Bandung: Ibu Kota Sub-Kultur dan Ujung Tombak 'New Diplomacy' Indonesia

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Ada kota-kota yang hadir sebagai pusat kekuasaan, dan ada kota-kota yang hadir sebagai pusat kesadaran. Bandung termasuk dalam kategori kedua. Bukan karena Bandung luput dari perhatian sejarah, melainkan justru karena sejarah menempatkan Bandung pada posisi yang khas, yaitu sebuah ruang di mana gagasan berkembang lebih cepat daripada kebijakan, dan di mana identitas kultural terbentuk jauh sebelum Bandung mendapat pengakuan resmi dari negara.

Dalam diskursus kontemporer mengenai geografi budaya dan diplomasi publik Indonesia, Bandung layak disebut bukan sekadar kota kreatif dalam pengertian yang klise, tetapi sebagai ibukota sub-kultur yang sesungguhnya dan sebagai laboratorium hidup bagi apa yang kini mulai dikenal sebagai new diplomacy dalam konteks Indonesia.

Konsep sub-kultur, sebagaimana didefinisikan oleh Dick Hebdige dalam Subculture: The Meaning of Style (1979), merujuk pada kelompok-kelompok yang mengonstruksi identitas mereka melalui praktik dan simbol yang bernegosiasi dengan, bahkan menentang, arus budaya dominan.

Dalam kerangka ini, Bandung tidak hanya memiliki sub-kultur, Bandung adalah sub-kultur itu sendiri dalam skala urban. Dari distro-distro pertama di Jalan Trunojoyo pada akhir 1990-an, dari komunitas metal dan punk di Gang Tamim, hingga kolektif seni rupa di Dago Pojok, Bandung membangun ekosistem budaya yang tidak menunggu legitimasi dari pusat.

Jika Jakarta adalah negara dalam kota, Bali adalah citra Indonesia yang dikonsumsi dunia, dan Yogyakarta adalah penjaga tradisi yang reflektif, maka Bandung bergerak ke luar menuju percakapan global melalui jalur yang tidak resmi dan justru karena itulah lebih autentik.

Tidak mungkin membicarakan Bandung sebagai simpul diplomasi tanpa merujuk pada April 1955. Konferensi Asia-Afrika di Gedung Merdeka bukan sekadar peristiwa protokoler antarnegara; Konferensi Asia-Afrika adalah momen di mana tatanan dunia yang didominasi dua blok kekuatan besar untuk pertama kalinya ditantang oleh suara kolektif bangsa-bangsa yang baru merdeka.

Dasasila Bandung meletakkan prinsip-prinsip yang kemudian menjadi fondasi Gerakan Non-Blok. Soekarno, sebagai arsitek utama konferensi tersebut, menyampaikan orasi yang hingga kini menjadi salah satu pidato paling menggugah dalam sejarah diplomasi modern.

Soekarno menyatakan bahwa Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum, sebuah frase yang bukan sekadar pujian poetik, melainkan pernyataan teologis-politis bahwa pertemuan bangsa-bangsa di kota ini adalah takdir moral umat manusia yang terjajah.

Tujuh dekade berselang, semangat itu bergulir kembali dalam bentuk yang lebih cair, sebagaimana digambarkan oleh Joseph Nye melalui konsep soft power dan Jan Melissen dalam The New Public Diplomacy (2005) sebagai diplomasi yang tidak lagi berjalan hanya melalui saluran antarpemerintah, tetapi melalui aktor-aktor non-negara, komunitas kreatif, dan jejaring kultural lintas batas.

Guna memahami mengapa potensi Bandung belum sepenuhnya terealisasi, tidak ada cermin yang lebih tepat daripada Seoul. Distrik Jongno dikelola sebagai ruang hidup yang terus berdialog antara memori historis dan kontemporer, sementara Garosugil bermula sebagai kantong bohemian kecil pada awal 2000-an sebelum menjadi magnet kultural global tanpa kehilangan karakter Garosugil sebagai ruang produksi.

Chua Beng Huat, dalam East Asian Pop Culture: Analysing the Korean Wave (2008), berargumen bahwa kehebatan Korea bukan hanya pada kualitas produknya, melainkan pada kemampuan Korea membangun ekosistem di mana produksi kultural bisa terjadi secara masif tanpa kehilangan otentisitasnya.

Korea memfasilitasi proses itu melalui Korean Culture and Information Service dan investasi infrastruktur yang terencana. Bandung, dengan bahan baku yang tidak kalah kaya, tidak mendapatkan fasilitas serupa.

Namun demikian, sebagaimana diingatkan Doobo Shim dalam kajiannya mengenai Hallyu sebagai fenomena transnasional, Korean Wave adalah produk standardisasi industri yang terpusat. Kekuatan Bandung justru berada di kutub yang berlawanan, terlalu plural dan terlalu organik untuk dipaketkan dalam format yang rapi, dan inilah paradoksnya justru yang membuat Bandung lebih relevan bagi model new diplomacy yang Indonesia butuhkan.

Hal yang membuat ironi itu semakin tajam adalah sebuah fakta yang seharusnya menjadi titik tolak, bukan sekadar catatan kaki. Sejak 2015, Bandung resmi menjadi anggota UNESCO Creative Cities Network dalam kategori desain, sebuah pengakuan internasional yang menempatkan Bandung dalam satu jaringan dengan kota-kota seperti Berlin, Buenos Aires, dan Nagoya.

Keanggotaan ini seharusnya menjadi infrastruktur diplomatik yang siap pakai yaitu jaringan, platform, dan legitimasi global yang bisa memperkuat posisi komunitas kreatif Bandung di panggung internasional. Namun, hampir satu dekade setelah pengakuan itu, pertanyaan yang wajar untuk diajukan adalah: apa yang benar-benar berubah?

Apakah keanggotaan UNESCO itu memperkuat distro-distro independen di Trunojoyo, membuka pasar bagi kolektif desainer lokal, atau mengangkat komunitas seni di Dago Pojok ke percakapan global yang lebih luas? Jawaban yang jujur adalah bahwa pengakuan itu lebih banyak hadir sebagai prestise administratif daripada sebagai katalis transformasi nyata. Label internasional diraih, tetapi mesinnya tidak dinyalakan.

Di sinilah pertanyaan yang lebih dalam muncul dan pertanyaan itu menyentuh sesuatu yang struktural dalam cara Indonesia menjalankan diplomatnya. Apakah gelombang progresif new diplomacy yang coba ditawarkan Bandung tersandung oleh pragmatisme diplomasi Indonesia itu sendiri?

Diplomasi Indonesia secara historis beroperasi dalam logika kepentingan negara yang terukur yaitu perdagangan, investasi, stabilitas kawasan, dan pengelolaan konflik. Dalam logika tersebut, komunitas sub-kultural, kolektif seni independen, dan ekosistem kreatif urban sulit mendapatkan prioritas anggaran atau perhatian kebijakan yang memadai.

Keanggotaan UNESCO UCCN menjadi tanda tangan yang bergengsi di atas kertas tanpa diterjemahkan ke dalam program yang memberi komunitas Bandung akses nyata terhadap jaringan global yang seharusnya mereka miliki.

Farida Fozdar dan Maureen Perkins mencatat kota-kota yang paling dinamis secara kultural adalah yang mampu mempertahankan ketegangan produktif antara akar lokal dan keterbukaan global. Bandung sudah memiliki ketegangan itu secara alamiah. Yang belum hadir adalah kesadaran politik bahwa ketegangan semacam itu adalah aset strategis, bukan sekadar fenomena sosial yang menarik untuk didokumentasikan.

Pada peta besar diplomasi kultural Indonesia di abad ke-21, Bandung seharusnya tidak hanya diperlakukan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek yang aktif dan otonom. Jika Deklarasi Bandung 1955 adalah momen ketika Indonesia berbicara kepada dunia melalui prinsip kesetaraan antarnegara, maka Bandung hari ini menawarkan sesuatu yang lebih halus namun tidak kurang bermakna, yaitu bukti bahwa kota-kota di negara berkembang bisa menjadi pusat gravitasi kultural bukan karena kuantitas kapitalnya, melainkan karena kualitas imajinasi yang hidup di dalamnya.

Korea membuktikan bahwa sub-kultur bisa menjadi mesin diplomasi apabila diberi infrastruktur yang tepat. Bandung membawa sesuatu yang Seoul tidak miliki, yaitu sejarah 1955, Dasasila, dan posisi moral sebagai kota yang pernah berbicara atas nama seluruh dunia yang terjajah. Kombinasi antara warisan itu dan vitalitas sub-kultural yang ada sekarang adalah proposisi yang luar biasa. Pertanyaannya tinggal satu: apakah Indonesia cukup serius untuk menggunakannya.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google