Purbaya Kecolongan Rp1,13 Triliun Anggaran Motor Listrik SPPG MBG

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan, anggaran pengadaan motor listrik baru Badan Gizi Nasioanl (BGN) untuk SPPG pelaksana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral terjadi sebelum dirinya menjabat.

Sebagaimana diketahui, Purbaya menjabat sebagai menteri keuangan mulai 8 September 2025, menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati yang sudah menduduki kursi bendahara negara selama satu dekade.

"Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, jadi saya nggak tahu," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya merasa seperti kecolongan karena anggaran itu tetap terealisasi sebagian. Padahal, ia mengklaim telah menolak penggunaan anggaran untuk membeli motor operasional Kepala SPPG itu.

"Tahun lalu itu ada miskomunikasi kali dari anak buah saya ke saya, seingat saya, saya tanya sudah ditolak. Tapi ternyata sebagian sudah sempat lolos," tegasnya.

Meski begitu, ia memastikan untuk pelaksanaan anggaran tahun ini, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya telah memblokir pengajuan anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan program prioritas.

"Jadi tahun ini tidak ada lagi pembelian," ungkap Purbaya sambil menekankan lagi bahwa "ke depan tidak ada lagi," anggaran belanja K/L model itu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya menjelaskan, motor listrik baru itu sudah dirancang dalam anggaran 2025 untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Nantinya motor listrik tersebut akan digunakan untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/4/2026).

Ia mengatakan, meskipun masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan baru terjadi pada 2026 karena mengikuti mekanisme administrasi dan keuangan pemerintah.

"Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60% unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100% unit," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan tidak sepenuhnya terealisasi sesuai rencana awal. Hingga batas akhir pada 20 Maret 2026, penyedia hanya mampu memenuhi sebagian kontrak.

"Hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01% atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan. Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2," ujar dia.

Secara total, realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit dari target awal 25.644 unit. Adapun, harganya berkisaran Rp40 juta hingga Rp52 juta per unit. 

Dari perhitungan CNBC Indonesia, anggaran pembelian ini bisa mencapai Rp 1,13 triliun dengan perkiraan harga tertinggi Rp 52 juta. BGN juga meluruskan informasi yang beredar soal jumlah kendaraan. 

Dadan pun menegaskan kabar yang menyebut jumlah motor mencapai 70.000 unit tidak benar. Selain itu, BGN menekankan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan tersebut. Motor listrik yang dibeli memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 48,5% dan diproduksi di Citeureup, Jawa Barat.

"Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan," kata Dadan.

(arj/haa) [Gambas:Video CNBC]