Beras Sudah Swasembada, Wamentan Ancang-ancang Beresin Masalah Gula

Jakarta, CNBC Indonesia - Usulan petani agar harga jual gula di tingkat konsumen tidak dibatasi demi mendongkrak produksi mendapat respons dari pemerintah. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, kebijakan batas harga tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen.

Ia menjelaskan, dalam sistem pangan nasional, pemerintah memang menerapkan dua instrumen utama, yakni harga batas bawah dan harga batas atas.

"Saya kira gini, kita bernegara itu kan.. kenapa ada harga bawah atau flooring price, ada harga atas atau ceiling price. Harga batas bawah untuk melindungi produsen, atau petani. Sedangkan harga batas atas, HET (harga eceran tertinggi) maupun HAP (harga acuan penjualan), itu untuk melindungi konsumen," kata Sudaryono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk gula, tetapi juga berbagai komoditas pangan strategis lainnya.

"Sehingga padi, beras, jagung, gula, terus bawang merah, bawang putih, cabai, itu kan ada HPP dan ada HET," lanjutnya.

Sudaryono menekankan, tujuan utama penetapan batas harga tersebut adalah menjaga stabilitas pasar agar tidak merugikan salah satu pihak.

"Tujuannya apa? Tujuannya kita menjaga stabilisasi harga. Kalau menurut dari kami ya, dari perspektif kami sebagai pemerintah tentu saja, HAP dan HET itu diperlakukan supaya senang kedua belah pihak," jelasnya.

Menurutnya, peningkatan produksi tidak semata-mata ditentukan oleh harga. Pemerintah melihat produktivitas sebagai faktor kunci, seperti yang telah diterapkan pada komoditas padi.

"Maka tantangan bagi kita di pertanian khususnya sekali lagi adalah, kita nggak usah ngomong gula deh, kita ngomong padi," kata dia.

"Kalau padi dalam 1 hektare, panen mu lebih sedikit, tentu saja hasil panenmu tidak akan cukup untuk biaya hidup. Tapi kan setelah HPP (harga pokok pembelian) dinaikkan, produktivitasnya digenjot, sehingga faktor pengali harganya lebih tinggi, dan faktor jumlah pengalinya juga lebih tinggi. Sehingga yang didapatkan rupiahnya lebih banyak," sambung Sudaryono.

Pendekatan serupa, katanya, juga akan diterapkan pada komoditas tebu untuk meningkatkan produksi gula nasional.

"Sama seperti padi, treatment-nya tebu juga kurang lebih sama," ujarnya.

Di sisi lain, Sudaryono menyoroti persoalan mendesak di lapangan, yakni adanya fenomena gula hasil produksi petani yang tidak terserap pasar, meskipun Indonesia masih kekurangan pasokan.

"Sejauh ini, saya sudah melihat, yang dalam waktu dekat harus dibereskan adalah, jangan sampai ada lagi petani giling tebu jadi gula, gulanya nggak dibeli sama orang. Itu menurut saya, di tengah kita impor gula atau kita kurang gula, tapi masalahnya petani kita gulanya malah nggak dibeli," tegas dia.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai paradoks yang harus segera diselesaikan.

"Jadi namanya paradoks. Ada sesuatu yang bertolak belakang. Harusnya kalau barang kurang, itu kan harusnya barangnya laris, ini kan nggak," kata Sudaryono.

"Barangnya kurang, tapi barangnya malah nggak laku. Nah itu yang memang harus dibereskan. Jadi kita sudah tahu masalahnya ada dimana, kita selesaikan, mana yang jangka pendek harus diselesaikan, dan jangka panjang, termasuk bongkar ratoon dan lain-lainnya, memang harus kita lakukan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menilai minat petani menanam tebu rendah karena harga jual gula dinilai kurang menarik.

"Bercocok tanam atau menanam tebu itu masih kurang menarik. Karena harga gulanya dibatasi-batasi," ungkap Soemitro kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Ia menyebut, harga gula idealnya berada di kisaran 1,5 kali harga beras agar memberikan insentif yang cukup bagi petani.

"Gula itu sekarang biaya pokok produksinya sudah Rp15.000 lebih. Sehingga harganya itu minimal kita habis hampir pada angka Rp16.875," jelas dia.

Menurutnya, dengan margin yang tipis, petani lebih memilih beralih ke komoditas lain seperti padi yang dinilai lebih menguntungkan.

"Kalau dibandingkan menanam padi, masih menguntungkan menanam padi. Jadi jangan dibatasi harga gula," katanya.

Ia pun mendorong agar pemerintah mencabut batas atas harga gula dan menyerahkan mekanisme harga kepada pasar.

"Biarlah pasar yang menentukan harga. Jangan kita ini dipatok-patokin. Orang kita biaya pokok produksinya udah segitu, tapi di harga jual di atasnya dibatasi," tegas Soemitro.

(wur) [Gambas:Video CNBC]