Amran Bongkar Mega Skandal Pupuk Palsu yang Bikin Petani Rugi Rp3,3 T

Karawang, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengungkap praktik kecurangan serius dalam distribusi pupuk yang merugikan petani hingga triliunan rupiah. Dalam temuan terbaru, pupuk palsu yang beredar ternyata hanya berupa tanah tanpa kandungan unsur hara, namun dijual ke petani seolah-olah pupuk asli.

"Pupuk palsu, tidak ada unsur haranya di dalam. N-nya tidak ada, natriumnya, kaliumnya tidak ada, fosfatnya tidak ada, tiga-tiga itu tidak ada. Tanah dijual. Itu merugikan petani Rp3,3 triliun. Kami sekarang sudah tersangka," kata Amran kepada wartawan saat meninjau beras di gudang JDP Karawang 1 Logistic Park, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Kasus ini menjadi salah satu dari penindakan besar yang dilakukan Satgas Pangan Polri sepanjang 2024-2025. Adapun berdasarkan data yang dipaparkannya, total terdapat 92 kasus mafia pangan yang ditangani, dengan rincian 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak, serta 3 kasus yang melibatkan oknum pegawai Kementan. Dari seluruh kasus tersebut, aparat telah menetapkan 76 tersangka.

Tak hanya itu, pemerintah juga mencabut 2.230 izin pengecer dan distributor pupuk sebagai bagian dari upaya penertiban rantai distribusi.

Amran menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir permainan harga maupun distribusi di sektor pangan. Ia turut menyoroti fenomena anomali harga yang kerap terjadi di Indonesia, meski negara ini merupakan produsen besar untuk sejumlah komoditas.

"Hukum pasar itu berlaku di negara lain kecuali Indonesia untuk sektor pangan. Contoh, kemarin pernah minyak goreng langka, kemudian minyak goreng naik. Padahal kita produsen terbesar dunia. Kita mensuplai Amerika, Eropa. Kita mensuplai 32 juta ton. Lah, masa negeri sendiri harga minyak naik? Makanya ada HET. Kami minta seluruh produsen jangan bermain-main dengan pemerintah. Kami akan turun mengecek kembali seluruh harga-harga," ujarnya.

Ia juga menyinggung kondisi harga beras yang dinilai mulai terkendali, terutama dalam dua periode Lebaran terakhir. Meski demikian, ia mengakui masih ada kenaikan di sejumlah wilayah akibat kendala distribusi.

"Begitu pula beras. Hari ini terbukti keadaan naik, satu tempat naik sedikit. Tapi tidak seperti sebelumnya. Sudah dua kali Lebaran relatif stabil. Ada tempat-tempat tertentu kadang naik karena distribusinya terlambat. Tapi SPHP, beras pemerintah lebih 1 juta ton, nggak boleh (naik)," terang dia.

Amran memastikan, setiap pelanggaran harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) akan langsung ditindak oleh Satgas Pangan.

"Pasti (ditindak). Bukan akan ada. Kalau akan itu baru. Sekarang tersangka sudah 76. Dan kami mengambil risiko itu. Ada pupuk mulai hulu hilir, ada pupuk kemarin, 27 orang," tegasnya.

Pemerintah menilai, pengungkapan kasus pupuk palsu ini menjadi peringatan keras bagi pelaku mafia pangan. Selain merugikan negara, praktik tersebut juga berdampak langsung pada produktivitas petani dan ketahanan pangan nasional.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]