Jakarta, CNBC Indonesia - Bos kaki lima dan warung kelontong buka suara soal masifnya pertambahan gerai ritel modern membuat toko kelontong bertumbangan. Bahkan, ritel modern juga menjadi salah satu penyebab makin sepinya pasar tradisional.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Ali Mahsun Atmo mengatakan masifnya gerai ritel modern telah mengancam eksistensi toko kelontong. Jika satu gerai ritel modern bertambah, maka dapat membunuh 20 hingga 50 toko kelontong.
"Keberadaan ritel modern ini membuat toko kelontong makin menyusut, juga omset turun terus, sampai bangkrut. Satu ritel modern itu membunuh 20 sampai 50 toko kelontong," kata Ali Mahsun saat dihubungi CNBC Indonesia, Sabtu (28/2/2026).
Ia pun menjelaskan, sejatinya awal mula eksistensi ritel modern terjadi dimulai pada 1998, di mana sejak adanya Letter of Intent (LOI) dari Dana Moneter International (International Monetary Fund/IMF) pada 1998, Indonesia mulai diserbu ritel modern yang memiliki permodalan besar dan jaringan global yang sangat luas. Sejak saat itu pula toko kelontong rakyat, pasar tradisional dan ekonomi rakyat kecil dibombardir, digerus dan dimatikan ritel modern.
Walau ada UU No 5 Th. 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta ada KPPU RI, namun menurutnya, toko kelontong tidak berdaya.
Lebih dari itu, negara hadir melegitimasi keberadaan ritel modern melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Sejak itu, toko kelontong rakyat juga pasar tradisional tergerus bahkan gulung tikar. Negara melalui Paket Kebijakan September 2015 tentang memperlonggar izin dan perluasaan ritel modern ke seluruh pelosok tanah air memperburuk dampak ke ekonomi rakyat kecil di pedesaan. Artinya sudah 27 tahun pasca LOI IMF 1998 hingga 2025, toko kelontong, pasar tradisional dan ekonomi rakyat kecil digerus dan dimatikan ritel modern.
"Sejak adanya Perpres Nomor 112 Tahun 2007 dan Paket Kebijakan Ekonomi September 2015, jumlah warung kelontong berkurang drastis, dari sebelumnya sebanyak 6,1 juta, pada 2015 menjadi 5,1 juta. Pada 2007-2025, jumlah warung kelontong turun drastis 2,2 juta, menjadi 3,9 juta di 2025," lanjutnya.
Foto: Kondisi warung Kelontong di Jalan Sabang, Jakarta, (Kamis 23/5) yang dijarah saat bentrokan (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Kondisi warung Kelontong di Jalan Sabang, Jakarta, Kamis 23/5. Bawang-barang yang dijarah seperti rokok minuman ludes habis diambil massa saat rusuh malam hingga dini hari tadi. Selain diambil dagangannya massa juga merusak toko kelontongan seperti kulkas dan pintu-pintu warung. Raja 50tahun mengatakan alami kerugian bisa sampai 50 juta. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Bahkan, pasar tradisional juga terdampak dari makin masifnya ritel modern. Ia mengungkapkan sudah ada sekitar 3.500 pasar yang tutup.
"Yang tidak kalah penting, ritel modern ini menggulung pasar tradisional hingga 3.500 pasar, sudah tutup," ujarnya.
Ali Mahsun pun membeberkan tiga penyebab toko kelontong, pasar tradisional, dan UMKM, di mana salah satunya yakni masifnya ritel modern di desa-desa. Selain itu, juga dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang lesu.
"Kedua, belum beranjaknya daya beli masyarakat, saya saksinya, saya yang turun ke bawah melihat kondisi kehidupan rakyat di bawah, sekarang kondisinya sangat terjepit," ungkapnya.
Berikutnya yakni dampak dari digitalisasi, di mana kini masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di marketplace, karena dinilai lebih praktis
"Ketiga yang tidak kalah penting adalah dampak dari akibat ekonomi digital. Mungkin jita menyaksikan bagaimana keluhan kawan-kawan di pasar tradisional, banyak ruko yang tutup, salah satunya ya pembeli enggak ada yang datang," ucapnya.
Jika hal ini tidak diantisipasi oleh pemerintah. Menurutnya, dampaknya lebih besar. Salah satunya yakni angka pengangguran yang makin meningkat karena banyak toko kelontong dan pasar tradisional yang tutup.
"Ini dampak dari masifnya ritel modern, kemudian dampak dari ekonomi digital. Kalau tidak segera ditangani oleh negara, ekonomi rakyat akan semakin tertekan, menghambat demografi, akan muncul pengangguran dimana-mana, dan angka kemiskinan makin meningkat," terangnya.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut agar pelaku usaha toko kelontong dan UMKM bisa terselamatkan.
"Kami minta ini bisa diselesaikan, kemarin kami sudah audiensi dengan Menteri Koperasi, supaya Perpres Nomor 112 Tahun 2007 bisa dievaluasi kembali," tutupnya.
(chd/wur)
Add
as a preferred
source on Google
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5447158/original/073347100_1765949827-0L5A7521.JPG)
