Surplus Dagang Menipis, Defisit Transaksi Berjalan RI Terancam Melebar

19 hours ago 5

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mengalami penyusutan yang dalam pada April 2026, menjadi hanya sebesar US$ 90 juta, dari sebelumnya tercatat US$ 3,32 miliar pada Maret 2026.

Kondisi itu dipicu oleh melesatnya impor Indonesia dengan kenaikan 22,49% pada April 2026 menjadi US$ 25,21 miliar, sedangkan ekspor masih mampu lebih besar dengan nilai US$ 25,30 miliar, meski pertumbuhannya lebih rendah yakni 21,98%.

Kenaikan impor ini dipicu oleh tertekannya nilai tukar rupiah yang mengerek nilai barang-barang impor dan kenaikan harga komoditas, terutama minyak dan gas.

Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian. Dia menilai kinerja perdagangan Indonesia pada April 2026 memberikan sinyal bahwa tekanan terhadap neraca eksternal mulai meningkat, seiring melonjaknya impor migas dan dampak berkelanjutan konflik di Timur Tengah terhadap harga energi global.

Menurut Fakhrul, perhatian utama pasar saat ini bukan lagi sekadar besarnya ekspor Indonesia, melainkan kecepatan kenaikan impor migas yang mulai menggerus surplus perdagangan.

"Jika kita melihat detail datanya, kenaikan impor migas sangat signifikan. Pada April 2026, impor migas mencapai US$4,60 miliar, naik lebih dari 80% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan ini terutama berasal dari impor hasil minyak dan minyak mentah yang meningkat tajam akibat kenaikan kebutuhan energi dan dampak perang di Timur Tengah terhadap harga minyak dunia," ujar Fakhrul kepada CNBC Indonesia, Rabu (3/6/2026).

Dia menuturkan defisit sektor migas Indonesia pada April 2026 mencapai US$3,44 miliar, sementara surplus nonmigas sebesar US$3,53 miliar hampir seluruhnya habis digunakan untuk menutup kebutuhan impor energi. Akibatnya, surplus perdagangan nasional hanya tersisa sekitar US$89 juta.

Menurut Fakhrul, kondisi ini perlu menjadi perhatian karena perdagangan barang merupakan fondasi utama bagi transaksi berjalan Indonesia.

"Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia relatif terbantu oleh surplus perdagangan komoditas yang besar. Namun ketika harga energi naik dan impor migas meningkat, maka bantalan tersebut mulai menipis. Jika tren ini berlanjut, kita berpotensi melihat pelebaran defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua tahun ini."

Fakhrul menilai risiko tersebut semakin relevan karena pada saat yang sama tekanan inflasi energi juga mulai terlihat di dalam negeri. Data inflasi Mei menunjukkan kelompok transportasi masih mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, terutama pada bensin, solar, tarif angkutan udara, dan pelumas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak perang belum sepenuhnya selesai dan masih merambat ke perekonomian domestik.

Fakhrul pun mengingatkan bahwa pasar keuangan biasanya lebih sensitif terhadap perubahan pada neraca pembayaran dibandingkan sekadar pertumbuhan ekspor.

"Yang diperhatikan investor saat ini adalah apakah Indonesia masih mampu menghasilkan surplus devisa yang cukup besar untuk membiayai kebutuhan eksternalnya. Ketika surplus perdagangan turun dari miliaran dolar menjadi hanya puluhan juta dolar dalam satu bulan, tentu pasar akan mulai mempertanyakan arah transaksi berjalan ke depan."

Karena itu, menurut Fakhrul, perkembangan terbaru ini semakin memperkuat urgensi perbaikan bauran kebijakan makroekonomi.

Fakhrul menilai BI sudah mengambil langkah yang tepat dengan menaikkan suku bunga 50 basis poin bulan lalu. Namun ke depan, dia menegaskan stabilitas rupiah tidak bisa hanya ditopang oleh kebijakan moneter. Perbaikan struktur neraca pembayaran harus menjadi prioritas.

"Dalam konteks ini, kurva imbal hasil yang lebih kredibel dan kebijakan fiskal yang selaras akan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor," ujarnya.

Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank, Faisal Rachman memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia akan melebar pada tahun 2026, didorong oleh kebijakan domestik pro-pertumbuhan dan perlambatan permintaan global, dengan risiko penurunan tambahan yang berasal dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

"Dengan asumsi ketegangan geopolitik mereda secara signifikan pada paruh kedua tahun 2026, kami memproyeksikan defisit transaksi berjalan (CAD) akan melebar menjadi 1,07% dari PDB pada tahun 2026, dari defisit 0,11% dari PDB pada tahun 2025," ujar Faisal dalam catatannya.

Faisal melihat neraca perdagangan Indonesia akan tetap mencatat surplus perdagangan, namun surplus tersebut kemungkinan akan menyempit secara bertahap karena pertumbuhan impor melampaui pertumbuhan ekspor.

"Hal ini mencerminkan sikap kebijakan pro-pertumbuhan pemerintah, yang diharapkan dapat memperkuat permintaan domestik dan pada akhirnya meningkatkan impor," ujarnya.

Di sisi ekspor, pertumbuhan kemungkinan akan kembali normal setelah pengiriman ke AS yang dilakukan lebih awal tahun lalu, sementara permintaan global yang lebih lemah, khususnya dari Tiongkok, diperkirakan akan membebani kinerja ekspor.

Faisal menegaskan ketegangan geopolitik di Timur Tengah menghadirkan risiko penurunan lebih lanjut bagi sektor eksternal Indonesia. Meningkatnya ketegangan dapat melemahkan aktivitas ekonomi global dan permintaan eksternal, sehingga meredam pertumbuhan ekspor.

Pada saat yang sama, harga energi global yang lebih tinggi dapat meningkatkan tagihan impor Indonesia, khususnya untuk impor terkait bahan bakar, sehingga memberikan tekanan tambahan pada neraca perdagangan dan dengan demikian neraca transaksi berjalan.

Menurutnya, kondisi ini mendukung Bank Indonesia (BI) dalam mempertahankan kebijakan moneter saat ini, yang tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas, khususnya terkait dengan jalur suku bunga BI.

(haa/haa)

Add