Sisi Lain Hilirisasi: Antara Ambisi Kebijakan dan Kesiapan Infrastruktur

3 hours ago 7

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pada 31 Maret lalu, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan para direktur dari 13 perusahaan besar Jepang, yang berakhir dengan penandatanganan beberapa perjanjian kemitraan yang dilaporkan bernilai USD 22,2 miliar. Hasil ini mencerminkan bagaimana kebijakan industri Indonesia mengubah minat investor, khususnya dari mitra lama seperti Jepang, menjadi komitmen modal yang nyata.

Selain itu, komitmen ini juga konsisten dengan posisi Jepang sebagai salah satu dari lima investor asing terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, investasi Jepang mencapai USD 1,6 miliar pada Semester I tahun 2023, diikuti oleh USD 1,8 miliar dan USD 1,6 miliar pada periode yang sama tahun 2024 dan 2025.

Meskipun alokasi sektoral secara terperinci dari investasi tersebut dipublikasikan, komitmen berkelanjutan Jepang tersebut sejalan dengan peningkatan gelombang investasi asing langsung (FDI) dalam bidang hilirisasi, dari USD 25,71 miliar pada tahun 2024 menjadi USD 35,46 miliar pada tahun 2025.

Perlu diingat bahwa sektor hilirisasi, khususnya komoditas seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah, telah menjadi pusat strategi ekonomi Indonesia sejak pemerintah secara resmi memprioritaskannya pada tahun 2020.

Di samping arus masuk modal ini, terdapat pola ekspansi yang lebih luas. Usaha patungan yang didukung entitas asing telah mendorong persebaran pabrik peleburan dan fasilitas pengolahan di seluruh negeri, bersamaan dengan peningkatan volume investasi dan kapasitas industri.

Misalnya, menurut Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, pada tahun 2025, terdapat setidaknya 13 pabrik peleburan yang beroperasi di Indonesia dan 15 lainnya dijadwalkan untuk memulai operasi. Pada periode yang sama, terdapat total 906 izin pertambangan telah dikeluarkan di sektor mineral.

Angka-angka ini mencakup pabrik peleburan dan izin pertambangan yang terkait dengan usaha patungan (joint venture) yang didukung perusahaan asing, meskipun jumlah pastinya tidak diketahui. Proyek-proyek ini menandai tonggak penting dalam ambisi Indonesia untuk menjadi pemain global dalam sektor hilirisasi dan menunjukkan keselarasan antara ambisi kebijakan dan respons investor.

Meskipun secara umum perkembangan ini tampak menunjukkan arah yang jelas, analisis lebih lanjut terhadap dokumentasi perusahaan dan regulasi terkait mengungkapkan adanya beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan secara tepat waktu.

Pertama, ada persoalan terkait visibilitas kepemilikan manfaat (beneficial owners). Pengajuan perusahaan untuk entitas usaha patungan yang baru didirikan, khususnya yang diakses melalui database Kementerian Hukum Indonesia, sering kali mencerminkan struktur kepemilikan berlapis. Hal ini mencakup perusahaan induk yang baru didirikan maupun rantai kepemilikan yang juga meliputi wilayah yurisdiksi dengan tingkat transparansi rendah.

Walaupun data yang disediakan secara formal telah sesuai dengan informasi yang diajukan, hal tersebut tidak selalu memberikan gambaran utuh mengenai beneficial owners di balik suatu entitas. Bagi investor asing, kondisi ini menunjukkan adanya kondisi di mana identitas mitra memang telah terdokumentasi secara hukum, tetapi belum sepenuhnya transparan.

Kedua, terdapat kesenjangan dalam rantai perizinan. Meskipun persetujuan investasi di tingkat pusat umumnya terdokumentasi dengan baik, perizinan di tingkat daerah tidak selalu sinkron. Perizinan lingkungan atau AMDAL, izin perencanaan tata ruang, dan otorisasi khusus lokasi lainnya seringkali membutuhkan waktu lama.

Hal ini mencerminkan kompleksitas koordinasi berbagai lapisan tata kelola dalam siklus investasi nasional. Tantangan ini dapat disebabkan oleh proses dokumentasi dari persetujuan awal hingga otorisasi operasional penuh tidak lengkap atau tidak selaras.

Ketiga, kapasitas kelembagaan. Laju pembentukan entitas baru, baik itu yang didanai oleh investasi domestik maupun asing, telah melampaui kapasitas sistem registrasi dan pencatatan di Indonesia untuk memperbarui data secara real time.

Ini adalah kondisi struktural, bukan kegagalan prosedural. Ketika insentif kebijakan menghasilkan arus masuk modal yang cepat dan lonjakan pembentukan entitas, sistem administrasi pasti menghadapi tekanan untuk mengimbanginya. Hasilnya adalah kesenjangan antara aktivitas ekonomi di lapangan dan representasi penuhnya dalam catatan resmi.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun telah mematuhi ketentuan formal, informasi seputar lanskap investasi dan hilirisasi di Indonesia masih belum lengkap secara struktural. Bagi investor asing yang melakukan uji due diligence pada usaha joint venture di sektor hilirisasi, adanya pencarian registrasi perusahaan, penyaringan sanksi, dan pemeriksaan politically exposed person (PEP), dapat menghasilkan hasil yang secara teknis akurat tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan realitas operasional.

Hal ini menciptakan beberapa risiko, termasuk risiko di mana beneficial ownership tidak sepenuhnya terlihat, adanya perizinan yang terfragmentasi di berbagai tingkatan pemerintahan, dan potensi risiko reputasi jika uji due diligence tidak dapat dilaporkan secara jelas kepada para pemangku kepentingan.

Akibatnya, investor yang hanya mengandalkan kajian sekunder akan menjadi lebih rentan terhadap potensi risiko tersebut, terutama jika tidak disertai dengan verifikasi lapangan secara lebih mendalam.

Dinamika ini tidak terbatas pada Indonesia. Pola serupa juga dapat ditemukan di yurisdiksi negara lain yang mengalami transformasi industri yang cepat, di mana ambisi kebijakan cenderung tidak diiringi dengan adaptasi kelembagaan yang sesuai.

Faktor yang membedakan Indonesia dari negara lain adalah skala dan konsentrasi hilirisasinya, sehingga turut meningkatkan peluang sekaligus tantangan yang ada. Dari perspektif kebijakan, analisis ini tidak menuntut dilakukan kalibrasi ulang strategi industri Indonesia, melainkan menyarankan penguatan tata Kelola infrastruktur pendukung.

Terdapat beberapa area perbaikan yang perlu digarisbawahi. Misalnya, peningkatan kemampuan registrasi perusahaan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan dan direksi secara real-time, khususnya di sektor prioritas, akan meningkatkan transparansi dan mengurangi keterlambatan informasi.

Selain itu, integrasi di seluruh sistem perizinan diperlukan. Platform terpadu yang menghubungkan persetujuan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten akan memungkinkan investor dan regulator untuk melakukan verifikasi rantai otorisasi lengkap untuk suatu proyek.

Terakhir, menyelaraskan standar pengungkapan beneficial ownership dengan kerangka kerja internasional, seperti yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), akan memperkuat transparansi tanpa membatasi aliran investasi. Langkah-langkah ini bukan menjadi hambatan bagi hilirisasi, melainkan upaya untuk mendukung keberlanjutan hilirisasi dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, strategi hilirisasi Indonesia telah berhasil mengubah skala industri nasional dengan nilai investasi yang terus meningkat. Namun, keberhasilan fase selanjutnya akan bergantung pada bagaimana mekanisme tata kelola berkembang seiring dengan pertumbuhan industri hilirisasi.

Bagi mitra asing, termasuk investor penting seperti Jepang, transparansi yang menyeluruh akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia, serta mendorong komitmen modal jangka panjang. Dalam konteks ini, daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi industri tidak hanya bergantung pada ambisi kebijakannya, tetapi juga pada apakah sistem yang mendukung ambisi tersebut dapat menetapkan standar tata kelola baru.

(miq/miq)

Add