Purbaya Pastikan Kondisi APBN 2026 Aman, Siap Buka-bukaan Esok!

10 hours ago 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memastikan kondisi fiskal Indonesia aman dan membantah isu bahwa defisit APBN menjadi biang keladi melemahnya Rupiah.

Terkait dengan, angka-angka fiskal, Purbaya menuturkan dia akan melaporkan APBN KiTA esok, Jumat (5/6/2026). Namun, dia memastikan rasio defisit APBN aman.

"Besok ada APBN KiTA. Anda boleh tanya lagi di situ, saya jelaskan lagi. Kalau enggak saya ngulang lagi. Tapi pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0,7%. Tapi kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12 per 5 kali 0,7, kasarannya ya antara 1,8% ke PDB, rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar sampai itu aman," katanya di DPR, Kamis (4/6/2026).

Purbaya juga buka suara ihwal tekanan dolar terhadap rupiah yang terus terjadi hingga saat ini, sampai levelnya telah menembus level psikologis baru, yakni di atas Rp 18.000/US$.

Purbaya mengakui tekanan kurs itu tentu akan mempengaruhi beban pembayaran utang pemerintah yang berdenominasi dolar, karena mekanisme pembayarannya harus mengubah nilai rupiah yang masuk dalam bentuk penerimaan negara di APBN, menjadi dolar AS kepada para investor pemegang surat berharga negara (SBN).

"Pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan, dalam rupiah pembayarannya," kata Purbaya

Di sisi lain, ia memastikan, kupon pembayaran utang maupun bunga yang dibayarkan pemerintah bersifat tetap alias fixed rate, sehingga APBN tidak mengalami tekanan besar saat terjadinya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Sebagai informasi, per 30 April 2026, pemerintah memiliki sejumlah surat utang berdenominasi dolar yang memiliki kupon tetap. Jumlahnya sebanyak 51 surat utang fixed coupon dengan total US$ 57,01 miliar.

Adapula yang dalam bentuk surat utang syariah negara dengan jumlah 23 yang berdenominasi dolar AS. Totalnya sebanyak US$ 24,32 miliar yang fixed coupon, menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

(haa/haa)

Add