Pemerintah Bersiap Hadapi Potensi Krisis Iklim dan Pangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, Indonesia tetap harus bersiap menghadapi krisis iklim dan pangan yang ada di depan mata. Untuk itu, Pemerintah menilai kedaulatan pangan menjadi semakin krusial.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti menuturkan, perubahan iklim erat kaitannya dengan urgensi menciptakan ketahanan pangan. Sebab, fenomena alam tersebut dapat memicu volatilitas di sektor-sektor terkait pangan.

"Perubahan iklim yang memang cukup ekstrim, konflik geopolitik yang belum mereda dan rantai pasok global yang memang ada beberapa gangguan ya, mungkin yang sudah ada perbaikan tapi yang beberapa pun masih dan ini berdampak langsung pada sektor pangan," ujar dia dalam Program Coffee Morning CNBC Indonesia dengan tema Securing Indonesia's Food Sovereignty through Value Chain and Financing Amid Global Disruption di Parle, Senayan, Selasa (28/4/2026).

Menurut Widiastuti, harga pangan global menjadi semakin volatil dalam beberapa waktu terakhir. Beban APBN juga semakin berat menanggung kebutuhan pangan di tengah fluktuasi harga. Ketergantungan antarnegara juga berpotensi semakin tinggi seiring efek perubahan iklim dan konflik geopolitik. Dari situ, kedaulatan pangan menjadi semakin penting untuk segera diwujudkan.

"Ini yang perlu kita tindak lanjuti supaya menjadi satu kebutuhan nyata. Karena kita tahu, ketika saat ini yang kita siapkan adalah bagaimana ketahanan pangan kita. Kemarin sudah ada di tahun 2025 swasembada pangan untuk beras sudah tercapai, tapi ini tidak hanya berhenti di swasembada berasnya saja. Tidak hanya berhenti di 2025 saja dengan kondisi yang ada geopolitik, kemudian iklim yang cukup ekstrim. Ini yang harus kita sikapi," terang dia.

Sebagai contoh, perubahan iklim telah menciptakan gangguan cuaca yang cukup ekstrim seperti fenomena El Nino Godzilla. Indonesia tentu harus siap, mengingat gangguan cuaca tersebut bisa mempengaruhi sektor pertanian sebagai penghasil bahan pangan. Terdapat risiko gagal panen jika gangguan cuaca akibat perubahan iklim terus berlangsung.

Dengan demikian, pemerintah menekankan pentingnya penguatan sistem irigasi agar sawah-sawah yang dikelola oleh petani bisa terus dialiri air. Upaya ini pun dilakukan melalui koordinasi antar kementerian/lembaga, termasuk bekerja sama dengan berbagai asosiasi terkait pertanian dan agribisnis serta korporasi seperti PT Pupuk Indonesia.

"Misalkan irigasi ini yang kita lakukan. Pengairan lagi kita proses ini memang lagi kita galakan untuk kita sinkronisasikan terkait titik-titik irigasi di Indonesia," kata Widiastuti.

Ia juga menekankan, ketahanan pangan seharusnya dimaknai sebagai kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Hal ini telah dibuktikan ketika Indonesia mampu mencapai swasembada beras pada 2025, karena tidak ada impor beras sepanjang tahun lalu. Capaian tersebut sebaiknya tidak berhenti sampai di situ, mengingat pemerintah memasang target kedaulatan pangan pada 2029.

"Dan yang gak kalah pentingnya adalah Presiden menetapkan 2045 adalah Indonesia Emas. Jadi proses tetap harus kita lakukan bersama. Koordinasi dan kerja sama sangat-sangat dibutuhkan," pungkas Widiastuti. 

(bul/bul)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]