Hizbullah Tolak Kesepakatan Israel-Lebanon, Perdamaian Tinggal Mimpi?

3 hours ago 6

Jakarta, CNBC Indonesia - Harapan meredanya konflik di Lebanon kembali berada di ujung tanduk setelah kelompok Hizbullah secara terbuka menolak rencana gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan telah disepakati oleh pemerintah Lebanon serta Israel. Penolakan tersebut memunculkan keraguan besar mengenai masa depan penghentian pertempuran di Lebanon sekaligus prospek pembicaraan damai yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Pemimpin Hizbullah Naim Qassem pada Kamis (4/6/2026) menyebut proposal tersebut sebagai ancaman langsung terhadap masyarakat Lebanon. Dia menggambarkan rencana itu sebagai "peta jalan untuk memusnahkan sebagian rakyat Lebanon".

Ia menegaskan bahwa Hizbullah hanya akan menerima penghentian perang secara menyeluruh yang disertai penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Qassem juga memperingatkan bahwa selama desa-desa di Lebanon masih menjadi sasaran serangan, wilayah utara Israel tidak akan pernah benar-benar aman.

"Kami menyerukan kepada para pejabat untuk mengakhiri lelucon dan penghinaan yang disebut negosiasi langsung ini," katanya, dilansir The Guardian.

Pernyataan tersebut secara langsung bertentangan dengan kesepakatan yang diumumkan pemerintah Lebanon dan Israel beberapa hari sebelumnya.

Pada Senin malam, kedua pemerintah sepakat menerapkan gencatan senjata guna mengakhiri permusuhan yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Kesepakatan itu mensyaratkan penghentian total serangan oleh Hizbullah yang bersekutu dengan Iran serta penarikan seluruh pejuangnya ke utara Sungai Litani.

Namun persoalan utama dalam implementasi kesepakatan itu adalah fakta bahwa Hizbullah bukan bagian dari proses negosiasi.

Meski pemerintah Lebanon menjadi pihak yang berunding dengan Israel, kelompok bersenjata tersebut merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam konflik melawan Israel. Pemerintah Lebanon diketahui melakukan perundingan tanpa melibatkan Hizbullah sebagai bagian dari upaya mengembalikan kendali negara dan melucuti kelompok tersebut.

Penolakan Hizbullah kini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana pemerintah Lebanon dapat menjalankan kesepakatan gencatan senjata jika kelompok yang menjadi pihak utama dalam konflik tidak menyetujuinya.

Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam memperingatkan bahwa pihak yang menghambat atau menolak gencatan senjata harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul.

"Jalur negosiasi yang kami pilih adalah jalan tercepat dan paling sedikit biayanya bagi Lebanon, rakyat Lebanon, wilayah selatan, dan para penduduknya," kata Salam.

Menurutnya, jalur diplomasi tetap menjadi pilihan terbaik bagi Lebanon dibandingkan melanjutkan konflik bersenjata yang telah menimbulkan korban dan kerusakan besar.

Penolakan Hizbullah juga berpotensi mengguncang pengaturan keamanan yang telah berlaku sejak gencatan senjata 17 April lalu. Dalam kesepakatan tersebut, Washington membatasi ruang gerak Israel untuk menyerang Beirut sebagai imbalan atas penghentian serangan Hizbullah ke wilayah Israel utara.

Kini, sikap Hizbullah dinilai sejalan dengan tuntutan yang sebelumnya disampaikan Iran. Beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata terbaru, Teheran menegaskan bahwa Israel harus mundur ke posisi yang didudukinya sebelum perang pecah.

Komandan Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran Esmail Qaani mengatakan dukungan terhadap Hizbullah merupakan kewajiban bersama.

"Mendukung perlawanan di Lebanon adalah kewajiban kita semua, dan menyingkirkan Israel dari kawasan adalah tujuan yang dapat dicapai oleh umat Muslim," ujarnya.

Dalam unggahan di media sosial domestik Iran, Qaani juga menulis: "Tuntutan minimum perlawanan adalah penarikan rezim perampas itu ke posisi yang didudukinya sebelum dimulainya perang 40 hari."

Sebelumnya Iran telah menyatakan bahwa gencatan senjatanya sendiri dengan AS dan Israel harus mencakup penghentian pertempuran di Lebanon. Karena itu, belum jelas bagaimana penolakan Hizbullah terhadap kesepakatan terbaru akan memengaruhi negosiasi yang sedang berlangsung antara Teheran dan Washington.

Kementerian Luar Negeri Iran pada Kamis menegaskan bahwa Lebanon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kesepakatan damai yang sedang dibahas. Menurut kementerian tersebut, Lebanon adalah "bagian integral dari setiap gencatan senjata dan setiap kesepakatan final".

Di lapangan, konflik tetap berlangsung meski kedua pemerintah sebelumnya menyatakan komitmen terhadap gencatan senjata.

Israel melancarkan beberapa serangan udara ke wilayah Nabatieh di Lebanon selatan dan Lembah Bekaa bagian barat yang menewaskan empat orang.

Sementara itu Hizbullah mengklaim telah menargetkan tentara Israel di desa Qantara, Lebanon selatan.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan negaranya akan terus mempertahankan kebebasan untuk melakukan operasi militer.

Ia mengatakan Israel memiliki "kebebasan bertindak, dengan dukungan Amerika Serikat, untuk menyerang Beirut sebagai respons terhadap serangan terhadap komunitas dan wilayah Israel". Katz juga menyatakan pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon selatan untuk mempertahankan zona penyangga yang menurut Israel diperlukan demi melindungi penduduknya di wilayah utara.

Saat ini Israel menguasai lebih dari 600 kilometer persegi wilayah Lebanon selatan. Selama operasi militer berlangsung, puluhan desa perbatasan telah dihancurkan sehingga ratusan warga Lebanon belum dapat kembali ke rumah mereka.

Di tengah ketegangan tersebut, Lebanon dan Israel juga menyetujui pembentukan "zona percontohan". Di wilayah-wilayah tersebut, Angkatan Bersenjata Lebanon akan mengambil alih kendali penuh tanpa kehadiran kelompok bersenjata non-negara.

Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan dirinya mengusulkan agar zona percontohan pertama dibentuk di sekitar Beaufort Castle, yang direbut pasukan Israel awal pekan ini.

(luc/luc)

Add