DPR Wanti-Wanti Efek Perang Iran Bisa Hambat Pembangunan IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi II DPR RI menyoroti anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat akan dampak dari konflik di Timur Tengah akibat perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan pembangunan IKN berpotensi terdampak perang di Timur Tengah seperti harga bahan bangunan hingga BBM. Ia pun meminta kepada OIKN untuk melakukan sejumlah terobosan pendanaan untuk memitigasi dampak peran terhadap anggaran pembangunan.

"Untuk Otorita IKN, saya kira situasi sekarang tidak mudah. Keinginan kita mengejar 2028 memiliki ibu kota baru yakni IKN, sebagaimana peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, ini pasti dinamikanya juga sangat tinggi. Saya yakin juga harga bahan bangunan, pekerjaan konstruksi dan seterusnya pasti juga akan terdampak dengan ini," kata Rifqinizamy dalam rapat kerja (raker) bersama Otorita IKN (OIKN), Senin (30/3/2026).

Ia mengaku sempat berdiskusi dengan sejumlah pimpinan Komisi II agar OIKN juga bisa memanfaatkan sumber daya daerahnya, seperti sumur minyak dan kepelabuhanan di kawasan IKN bisa masuk ke dalam pendapatan OIKN.

"Seluruh sumur minyak di Kabupaten Kutai Kartanegara masuk ke wilayah IKN sekarang. Di sisi lautnya, 3 sampai 12 mil itu potensi kepelabuhanannya sangat tinggi di wilayah Kutai Kartanegara. Sementara ini dikelola murni oleh Pemerintah Pusat, sebagian oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten setempat. Kalau posisi ini bisa dimaksimalkan, kami berharap tentu Otorita IKN bisa menciptakan penerimaannya sendiri," jelasnya.

Secara terpisah, menanggapi hal tersebut, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya juga membuka opsi untuk melakukan sejumlah efisiensi. Menurutnya, efisiensi perlu dilakukan seluruh lembaga negara, tidak hanya oleh OIKN.

"Saya kira tidak hanya di IKN, di DPR juga kan? Jadi saya kira itu kebijakan umum," kata Basuki saat ditemui wartawan setelah raker bersama Komisi II DPR RI, Senin (30/3/2026).

Selain itu, seiring akan diberlakukannya bekerja di rumah (work from home/WFH) oleh pemerintah pada aparatur sipil negara (ASN), pihaknya juga akan membuka opsi efisiensi dengan menerapkan skema seperti WFH hingga penghematan penggunaan listrik di IKN. Namun, penerapan ini belum jelas kapan diberlakukan.

"Jadi efisensinya bisa berupa WFH kalau kita, bisa juga penghematan listrik, atau yang lain-lainnya," terangnya.