DPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Induk Pascabencana Sumatra Rp100,1 T

1 hour ago 5

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menuntaskan Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatra di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (25/2026). DPR dan pemerintah menyepakati sejumlah hal dalam rakor tersebut.

"Dan kami tadi sudah membahas tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang sudah disetujui oleh Bappenas dan juga alhamdulillah anggrarannya telah disetujui pemerintah. Sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitas dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja kementerian/lembaga bisa berjalan dengan baik," ujar Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaporkan dua hal dalam rakor tersebut. Pertama, update situasi. Kedua, rencana pemerintah ke depan, terutama persetujuan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

Tito menjelaskan, tahapan pertama yang dilakukan pemerintah setelah ada bencana adalah tanggap bencana. Seluruh kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah bergerak di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Tito pun mengeklaim termitigasi dengan baik.

Setelah itu, menurut dia, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dibentuk 8 Januari 2026. Tito mengaku koordinasi dilakukan dengan semua K/L dan pemda.

"Ini progresnya cukup baik. Pemerintahan kabupaten yang tadinya ada yang tidak jalan, semua jalan semua. Kecamatan sudah. Kantor desa ada beberapa yang terdampak meskipun operasional sudah berjalan tapi masih ada yang di huntara (hunian sementara), di rumah kades, dan lain-lain," kata Tito.

Eks Kapolri itu pun memastikan layanan listrik, BBM, hingga internet sudah berjalan lancar. Kecuali beberapa desa yang terisolasi karena jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah.

"Rumah sakit dan puskesmas relatif semua sudah baik, tapi akan dioptimalkan lagi oleh Menteri Kesehatan. Ada beberapa puskesmas pembantu yang jadi masalah," ujar Tito.

Dia pun menyebut akses jalan nasional dan jembatan nasional terhubung. Akan tetapi ada kendala di Aceh (Bireun dengan Gayo Leus) dan di Sumatra Utara (Tapanuli Tengah).

"Tapi di Sumbar semua lancar. Kemudian jembatan nasional juga baik terhubung meskipun terhubung menggunakan bailey, perintis, armco, gantung, tapi fungsional untuk mobilitas. Ada beberapa jembatan daerah yang belum," kata Tito.

Mantan Kepala BNPT itu lantas menjelaskan pembelajaran di 4.922 sekolah yang tersebar di tiga provinsi. Menurut Tito, ada beberapa sekolah yang ada melakukan kegiatan belajar mengajar di tenda.

"Dan terutama di daerah yang dia harus direlokasi. Ini yang tadi kita bicarakan mengenai kesiapan tempat untuk relokasinya. Ada yang menumpang di sekolah yang lain, ada juga yang di kelas darurat. Itu ada beberapa. Tapi mayoritas sudah di sekolah masing-masing. Nah ini progres-progres yang baik ini, termasuk juga yang sudah di huntara dari BNPB," ujar Tito.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Untuk itu, pemerintah meluncurkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

"Rencana induk direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan K/L. Setelah itu disandingkan, dari Bappenas, kami satgas ikut dalam menyesuaikan, akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Tahun 2026, tahun 2027, dan tahun 2028," kata Tito.

Total akan ada sebanyak 11.512 kegiatan meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan lain-lain. Kemudian dibuat skala prioritas dan akan dimulai pengerjaannya tahun ini.

"Sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui dan tadi laporkan kepada satgas DPR yang dipimpin Profesor Dasco, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya Rp 100,166 triliun selama tiga tahun," kata Tito.

"Untuk tahun 2026 totalnya Rp 38,9 triliun, kemudian tahun 2027 Rp 32,9 triliun, dan tahun 2028 Rp 28,2 triliun. Totalnya 100,1 T. Nah inilah kira-kira anggarannya dan itu sudah dibagi-bagi K/L. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur di Kementerian PU totalnya Rp 69 triliun selama tiga tahun," lanjutnya.

(miq/miq)

Add logo_svg as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Read Entire Article
Photo View |