Akankah Indonesia Merangkul Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka?

3 hours ago 5

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Kunjungan terbaru Menteri Pertahanan Jepang Shinjirō Koizumi ke Honolulu untuk bertemu dengan Laksamana Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat menjadi sinyal yang jelas tentang berlangsungnya pergeseran strategi regional Jepang.

Setelah berpuluh-puluh tahun menganut strategi dengan prinsip kehati-hatian, Tokyo kini secara aktif mendorong negara-negara Indo-Pasifik yang 'berpikiran serupa' untuk melampaui ambiguitas strategis dan bergerak menuju pembangunan koalisi yang lebih nyata guna membendung agresi regional China yang terus meningkat.

Pergeseran itu tampak jelas. Jepang telah memperdalam hubungan pertahanan dengan Filipina, sementara Perdana Menteri Sanae Takaichi menggelar pemilihan cepat demi memanfaatkan dukungan publik yang kuat atas sikapnya yang lebih tegas terhadap China dalam isu-isu keamanan.

Amerika Serikat pun mengikuti pola yang sama. Strategi pertahanan nasional baru yang dirilis pada 24 Januari 2026 lalu memerinci rencana perluasan kapabilitas militer AS di kawasan Indo-Pasifik guna memperkuat 'kemampuan untuk berdagang dan berinteraksi dari posisi yang kuat'.

Namun bagi Indonesia, pergeseran Jepang ini sesungguhnya membuka peluang strategis yang tidak boleh diabaikan. Komitmen Jepang untuk mempercepat pembangunan koalisi regional memberi Indonesia kesempatan untuk memperkuat kerja sama militer dan teknis dengan mitra yang memiliki kapabilitas tinggi. Kemudian, Indonesia tetap mempertahankan kendali penuh atas bagaimana dan di mana kerja sama itu diterapkan.

Meskipun Indonesia memiliki komitmen jangka panjang terhadap prinsip Diplomasi Bebas dan Aktif, yakni doktrin non-blok yang menjadi landasan kebijakan luar negeri RI, otonomi strategis tidak pernah berarti kepasifan strategis. Doktrin itu dirancang untuk menjaga kebebasan bertindak Jakarta dan menghindari keterikatan formal pada satu kekuatan besar mana pun, bukan untuk membatasi kemampuan Indonesia dalam mempertahankan kepentingan maritimnya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung pandangan lebih proaktif dan berorientasi keamanan, Indonesia tengah mengubah postur pertahanannya. Prabowo telah menggeser fokus dari pendekatan era Jokowi yang mengedepankan pembangunan infrastruktur, menuju penekanan yang jauh lebih besar pada pertahanan strategis seperti alutsista untuk kesiapan tempur.

Pergeseran ini memiliki relevansi yang sangat nyata di ranah maritim. Meskipun perhatian keamanan Indo-Pasifik saat ini masih terpusat pada meningkatnya aktivitas militer China di sekitar Taiwan, Indonesia sendiri menghadapi tekanan yang berkelanjutan dari Beijing di Laut Natuna Utara.

Walau kedua pemerintah terus menegaskan tidak adanya sengketa wilayah di kawasan tersebut, klaim yang berdasarkan pada peta sembilan garis putus-putus (nine-dash line) China berimpit dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang bahkan dalam klaim Beijing mencakup sekitar 30% perairan ZEE Indonesia.

Kapal-kapal nelayan dan kapal penjaga pantai China berulang kali menerobos masuk ke perairan tersebut, suatu pola yang semakin intensif selama masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).

Di sinilah kerangka Free and Open Indo-Pacific (FOIP) atau Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka menawarkan Jakarta sebuah template diplomasi yang kredibel untuk menghadapi tekanan tersebut. Kerja sama dengan Jepang dan mitra Indo-Pasifik lainnya, terutama dalam bidang pengawasan maritim, akan memungkinkan Indonesia untuk menghalau perilaku koersif angkatan laut Tiongkok tanpa harus terseret ke dalam komitmen aliansi formal.

FOIP tidak akan mengekang prinsip Bebas dan Aktif, justru sebaliknya, FOIP mengoperasionalkan prinsip itu untuk era persaingan angkatan laut dalam zona abu-abu (grey-zone). Kerangka ini tidak memperjuangkan kepentingan sekelompok negara tertentu, sebaliknya, FOIP menekankan inklusivitas dan penghormatan terhadap preferensi strategis nasional masing-masing anggota, bukan keselarasan berbasis blok.

Langkah ini tampaknya sudah tepat. Komitmen Presiden Prabowo untuk memperluas peran Indonesia dalam pertahanan kooperatif semakin eksplisit. Jakarta menjadi tuan rumah Super Garuda Shield pada 2025, yakni latihan militer tahunan yang melibatkan pasukan dari AS, Jepang, Australia, dan Inggris.

Indonesia juga telah menunjukkan ambisi lebih besar dalam mengembangkan kapabilitas angkatan lautnya sendiri. Pada pertemuan antara PM Takaichi dan Menteri Luar Negeri Sugiono, Indonesia menyatakan minatnya untuk mengakuisisi kapal selam dan fregat berukuran menengah buatan Jepang.

Minat itu dibangun di atas kerja sama maritim yang sudah ada sebelumnya. Tokyo telah menyerahkan dua kapal patroli berkecepatan tinggi kepada Indonesia melalui program Official Security Assistance (OSA) dan saat ini tengah membangun sebuah kapal patroli lepas pantai untuk Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla RI).

Dorongan dari Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan ke depan selaras secara alami dengan trajektori dari strategi Jepang. Pemerintahan Perdana Menteri Takaichi menempatkan penekanan yang lebih besar pada modernisasi postur pertahanan Jepang secara menyeluruh.

Menteri Pertahanan Koizumi pun memperingatkan bahwa Jepang menghadapi lingkungan keamanan yang paling parah dan kompleks sejak Perang Dunia II. Kehati-hatian kini telah memberi jalan bagi eksekusi strategi secara faktual.

Anggaran pertahanan Jepang diperkirakan akan melampaui Rp 945 triliun untuk pertama kalinya. Dari jumlah yang memecahkan rekor ini, sekitar Rp 105 triliun dialokasikan khusus untuk pengembangan rudal stand-off, yang bertujuan memperluas kapabilitas serangan jarak jauh Jepang.

Tokyo juga berupaya memperkuat kehadiran angkatan laut tanpa awak, dengan menyisihkan Rp28,3 triliun untuk pengadaan teknologi drone dalam skala besar. Koordinasi yang lebih dalam antara Jepang dan Indonesia pun tampak semakin tak terelakkan dan secara strategis sangat masuk akal.

Lewat mengoordinasikan aktivitas angkatan laut dan menghubungkan kapabilitas pengawasan maritim melalui visi FOIP, Jepang dan Indonesia dapat menghalau perilaku koersif sekaligus tetap berada di bawah ambang batas eskalasi terbuka.

Kerja sama yang lebih dalam dengan Jepang memungkinkan Indonesia memperkuat kapabilitas angkatan lautnya dan mengamankan mitra militer-strategis yang solid, tanpa harus meninggalkan prinsip Bebas dan Aktif maupun menyerahkan otonomi strategis ke dalam sebuah pakta aliansi yang mengikat Indonesia secara politik dan ekonomi.

Upaya Tokyo untuk menerjemahkan visi FOIP-nya menjadi strategi konkret berpotensi membawa kerja sama keamanan regional ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Ketika Indo-Pasifik semakin diperebutkan dan kian ramai, pergeseran strategi dari Jepang ini menawarkan Jakarta peluang strategis yang signifikan.

Kemampuan untuk bekerja secara selektif dengan mitra militer yang kapabel, seperti Jepang, bisa jadi sama pentingnya dengan kekuatan angkatan laut nasional dalam menjaga kebebasan bertindak yang berintegritas pada wilayah Indonesia. Ini adalah sebuah peluang yang layak untuk diperjuangkan.

(miq/miq)

Add