Jakarta, CNBC Indonesia - Ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim adanya "pembicaraan kuat" untuk mengakhiri perang dengan Iran, respons berbeda justru datang dari kawasan Teluk. Qatar secara terbuka menjauh dari klaim tersebut, menandai perubahan mencolok dari peran tradisionalnya sebagai mediator konflik regional.
Juru bicara pemerintah Qatar Majed al-Ansari mengatakan dalam pengarahan Selasa (24/3/2026) malam bahwa negaranya tidak terlibat dalam upaya mediasi apapun. Itu pun "jika pembicaraan itu memang ada."
Mengutip analisis The Guardian, pernyataan itu menunjukkan pergeseran dari posisi historis Qatar yang selama ini sering menjadi penengah konflik, mulai dari negosiasi antara Israel dan Hamas, pembicaraan antara AS dan Taliban, hingga upaya perdamaian di Lebanon dan Sudan. Diplomasi tingkat tinggi telah lama menjadi fondasi pengaruh internasional negara kecil di Teluk tersebut.
Namun, dalam tiga minggu terakhir, Qatar dan negara-negara Teluk lainnya justru berada di garis depan konflik setelah upaya mediasi mereka untuk mencegah perang ditolak oleh AS.
Selama negosiasi yang dipimpin oleh Oman terkait program nuklir Iran, Washington tercatat dua kali melancarkan serangan terhadap Iran. Diskusi pada Juni tahun lalu terhenti ketika AS dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran.
Upaya yang dihidupkan kembali pada Februari juga gagal setelah Trump mulai membombardir Teheran bersama Israel sebelum putaran terakhir pertemuan.
Sejak perang dimulai, negara-negara Teluk harus menggelontorkan miliaran dolar untuk menangkis serangan harian rudal dan drone Iran, yang berdampak pada ekonomi dan kedaulatan mereka. Para analis menilai sikap enggan mereka mendukung pembicaraan gencatan senjata mencerminkan beban konflik yang masih mereka tanggung serta kecurigaan terhadap niat Washington.
"Mereka telah terbakar oleh pengalaman sebelumnya," kata Bilal Saab, pejabat senior kelompok penasihat Trends US dan mantan pejabat Pentagon pada pemerintahan Trump pertama.
"Mereka sebelumnya berpikir memainkan peran mediasi yang berguna, sampai mereka menyadari semuanya sia-sia. Belum lagi mereka telah terlibat langsung dalam perang dan masih diserang oleh Iran. Jadi ada banyak frustasi dan kekecewaan yang memengaruhi kemauan, bahkan mungkin kemampuan mereka, untuk memediasi apapun," tambahnya.
Kurangnya kejelasan mengenai siapa yang diajak bicara oleh Washington di Iran juga memperdalam keraguan. Situasi makin kompleks setelah pembunuhan sejumlah pejabat senior Iran dan pemimpin tertinggi baru Mojtaba Khamenei belum muncul di publik.
Pada Rabu malam, pemerintah Iran menolak langsung rencana 15 poin Trump untuk mengakhiri perang yang disampaikan melalui para jenderal Pakistan. Teheran menyebut proposal tersebut "sangat tidak masuk akal" dan mengajukan usulan berbeda.
Kekhawatiran regional juga muncul bahwa negosiasi dapat menjadi kedok eskalasi militer atau bahkan pembunuhan lebih lanjut terhadap pemimpin Iran.
Di saat Trump mengklaim kemajuan diplomasi, ribuan pasukan AS justru dikerahkan ke Timur Tengah, memicu ketakutan negara Teluk akan dijadikan pion dalam permainan geopolitik AS dan Israel.
Saab mengatakan masih ada kemungkinan kuat bahwa ini hanyalah tipu daya untuk mempersiapkan operasi militer lain atau bahwa AS ingin mengadakan negosiasi di bawah ancaman invasi darat.
Sumber diplomatik Iran juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Salah satu sumber menyebut "ada tingkat skeptisisme yang tinggi" terhadap pembicaraan damai yang mungkin digelar di Islamabad.
"Seperti yang kita lihat, dalam negosiasi sebelumnya dengan AS, mereka menggunakannya untuk menyerang dan membunuh para pemimpin kami. Ketidakpercayaan sangat tinggi," ujarnya.
Profesor Universitas Kuwait sekaligus peneliti Chatham House Bader al-Saif mengatakan sulit bagi negara-negara Teluk mengabaikan fakta bahwa "setiap kali kata negosiasi digunakan oleh pemerintahan Trump, kami sayangnya berakhir di bawah kerangka perang".
"Trump memiliki gagasan negosiasi yang panjang dan tidak jelas. Saat ini masih sangat fluktuatif. Saya pikir negara-negara Teluk akan masuk ke negosiasi ketika mereka merasa ada sesuatu yang nyata yang bisa mereka tawarkan," tambahnya.
Namun, Al-Saif menilai keengganan negara Teluk terlibat juga diimbangi kesadaran bahwa masa depan mereka dipertaruhkan. Mengakhiri perang dengan pemerintahan Iran saat ini tetap berkuasa dipandang sebagai ancaman eksistensial terhadap ambisi ekonomi kawasan.
Selain itu, belum ada solusi jelas untuk mengakhiri kendali Iran atas Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dan gas Teluk ke dunia. Konflik berkepanjangan yang dipimpin AS juga berisiko menguras ekonomi kawasan dan membahayakan infrastruktur energi serta air.
Ancaman lain adalah kemungkinan Iran mengaktifkan sel tidur dan kelompok bersenjata loyal di negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait, yang dapat memicu konflik proksi internal.
Al-Saif menekankan pentingnya negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk memulai negosiasi sendiri dengan Iran.
"Mereka tidak boleh hanya mengandalkan AS untuk melakukan negosiasi. Mereka harus pergi dan membuat kesepakatan dengan Iran sendiri. Ini bukan perang kami, dan jika kami dapat melindungi diri dari dampak lebih lanjut, kami harus melakukannya demi kepentingan nasional kami," katanya.
Ia menilai Pakistan sebagai lokasi potensial pembicaraan relatif menguntungkan bagi negara Teluk, meskipun beberapa pihak meragukan apakah Islamabad memiliki pengaruh ekonomi sebesar Qatar dan UEA yang memegang miliaran dolar dana Iran.
Peneliti senior Middle East Institute Alex Vatanka mengatakan tidak ada jaminan Trump akan memprioritaskan kepentingan Teluk dalam negosiasi dengan Iran.
"Negara-negara Teluk dapat dengan mudah dilempar ke bawah bus lagi oleh Trump; dia tidak terlalu peduli terhadap mereka selain sebagai sumber peluang komersial pribadi," ujarnya.
Meski demikian, Vatanka memperkirakan negara-negara Teluk pada akhirnya akan mencari jalur sendiri dengan Teheran.
"Apapun yang terjadi, mereka tetap akan menjadi negara garis depan. Iran berada tepat di seberang jalur air dan mereka bukan benteng," katanya. "Jadi begitu tembakan berhenti, negara-negara Teluk perlu memutuskan: adakah cara mereka mendorong rezim ini ke arah yang berbeda?"
Pernyataan Bersama
Terbaru, pada Kamis (26/3/2026) Negara-negara Teluk Arab menyatakan sikap bersama dengan meningkatkan tekanan terhadap Iran menyusul serangkaian serangan terhadap fasilitas energi mereka.
Dalam pernyataan bersama, enam negara kawasan tersebut mengecam apa yang mereka sebut sebagai serangan "terang-terangan" dan "kriminal", sekaligus memberi sinyal kesiapan untuk mengambil langkah "membela diri" di masa depan.
Pernyataan bersama itu dikeluarkan oleh Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, serta Yordania. Mereka menyoroti secara khusus serangan yang diluncurkan dari wilayah Irak oleh kelompok bersenjata dan proksi yang loyal kepada Iran, yang disebut sebagai pelanggaran hukum internasional.
"Meski kami menghargai hubungan persaudaraan kami dengan Republik Irak, kami menyerukan kepada pemerintah Irak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna segera menghentikan serangan ... menuju negara-negara tetangga," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut, dilansir CNBC International.
Negara-negara Teluk menambahkan bahwa penghentian serangan diperlukan "untuk menjaga hubungan persaudaraan dan menghindari eskalasi lebih lanjut".
Mereka juga menegaskan kembali "hak penuh dan melekat untuk membela diri terhadap serangan kriminal ini", mengacu pada Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjamin hak negara untuk membela diri secara individu maupun kolektif. Pernyataan itu juga menegaskan hak mereka "untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas kami".
Negara-negara tetangga Iran di Teluk telah berulang kali menjadi sasaran drone dan rudal Iran sebagai bagian dari serangan balasan terhadap pengeboman Amerika Serikat (AS) dan Israel sejak akhir Februari. Serangan-serangan tersebut, yang diluncurkan dari wilayah Iran maupun oleh kelompok sekutu, telah merusak terminal minyak dan gas alam cair (LNG), bahkan memerlukan perbaikan mahal yang diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun.
Pernyataan keras terhadap Iran bukanlah yang pertama kali. Namun, penggunaan istilah "membela diri" menandai perubahan nada dari negara-negara Teluk yang sebelumnya mendorong deeskalasi dan cenderung mengambil posisi netral terhadap konflik AS dan Israel dengan Iran.
Iran sendiri sebelumnya menyampaikan permintaan maaf atas serangan terhadap negara-negara tetangganya, tetapi juga membenarkannya. Teheran menyatakan kepada CNBC bahwa pangkalan militer AS di wilayah negara tetangga merupakan target yang "sah".
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5447158/original/073347100_1765949827-0L5A7521.JPG)
