Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp2.678 T, AS Gonjang-ganjing

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan proposal anggaran federal Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2026 dengan pemangkasan sebesar US$163 miliar atau sekitar Rp2.678 triliun pada belanja domestik non-pertahanan, sambil meningkatkan alokasi untuk pertahanan dan keamanan perbatasan.

Langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota Partai Republik sendiri karena dianggap mengorbankan program-program vital bagi masyarakat.

Menurut Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB), proposal ini mencerminkan lonjakan hampir 65% dalam pengeluaran untuk keamanan dalam negeri dibandingkan dengan level anggaran yang telah disahkan untuk 2025. Ini sejalan dengan ambisi Trump untuk memperketat kebijakan imigrasi dan melakukan deportasi massal terhadap imigran ilegal.

Sementara itu, belanja non-pertahanan-yang tidak mencakup program besar seperti Jaminan Sosial, Medicare, dan pembayaran bunga atas utang nasional-akan dipangkas sebesar 23%, menjadi yang terendah sejak 2017. OMB menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi Trump untuk mengurangi jangkauan pemerintah federal.

Sektor-sektor penting menjadi korban dalam proposal ini. Anggaran Lembaga Pajak Internal (IRS) akan dikurangi lebih dari US$2 miliar. Lebih dari 40% anggaran Lembaga Nasional Kesehatan (NIH) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) juga akan dipotong.

Selain itu, program luar angkasa NASA, lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) turut mengalami pemangkasan signifikan.

"Pada momen kritis ini, kita memerlukan anggaran bersejarah-yang menghentikan pendanaan terhadap kemunduran kita, menempatkan rakyat Amerika sebagai prioritas, dan memberikan dukungan luar biasa bagi militer dan keamanan dalam negeri," ujar Direktur OMB Russ Vought dalam pernyataannya, dilansir Reuters, Sabtu (3/5/2025).

Russ Vought dikenal sebagai arsitek Project 2025 saat menjabat di Heritage Foundation-sebuah panduan kebijakan konservatif untuk memperkecil peran pemerintah federal. Meski Trump sempat menjauhkan diri dari proyek tersebut selama kampanye, kini ia mempercayakan kendali anggaran kepada Vought.

Anggaran tersebut juga menargetkan Departemen Pendidikan, dengan pemotongan sekitar 15%. Sementara Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD), yang bertugas mengelola bantuan perumahan, mengalami pengurangan anggaran hampir separuh.

Langkah ini mendapat kecaman keras dari kubu Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik. Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut proposal tersebut sebagai "serangan langsung terhadap warga pekerja keras Amerika."

"Hari-hari Donald Trump berpura-pura menjadi populis sudah berakhir," tegas Schumer dalam pernyataan tertulis.

Proposal anggaran juga menyerukan pemangkasan US$50 miliar di Departemen Luar Negeri, seiring penggabungan dengan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). IRS pun mengalami pemotongan sebesar US$2,49 miliar, yang menurut seorang pejabat anggaran Gedung Putih, bertujuan mengakhiri "senjata politik IRS di era Joe Biden."

Namun, para analis independen memperingatkan bahwa pemotongan terhadap IRS justru dapat menurunkan efektivitas pengumpulan pajak dan menambah defisit.

Di sisi lain, anggaran pertahanan diskresioner direncanakan meningkat 13%. Meski demikian, Senator Republik Roger Wicker dari Mississippi, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, menilai bahwa nominal tersebut pada dasarnya tetap berada pada level pemerintahan Biden dan justru mengalami pemotongan nyata jika disesuaikan dengan inflasi.

Senator Susan Collins dari Maine, pejabat tertinggi Komite Alokasi Anggaran Senat, menyampaikan keraguan terhadap usulan ini.

"Permintaan ini datang terlambat ke Kongres, dan masih banyak detail penting yang belum jelas. Berdasarkan tinjauan awal saya, saya memiliki keberatan serius," ujar Collins.

Ia mengkritik rendahnya anggaran pertahanan dan pemangkasan program bantuan untuk warga berpenghasilan rendah, termasuk bantuan pemanas rumah.

"Pada akhirnya, Kongres yang memegang kekuasaan anggaran," tegasnya.

Gedung Putih juga mengalokasikan tambahan US$500 juta dalam belanja diskresioner untuk memperkuat keamanan perbatasan, termasuk US$766 juta untuk pengadaan teknologi keamanan perbatasan. Dana ini akan digunakan untuk mempertahankan 22.000 agen patroli perbatasan serta merekrut lebih banyak petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan.

Pemerintahan Trump juga tengah menyusun paket pembatalan terpisah guna meresmikan pemotongan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan. Beberapa senator Republik mendesak proses ini diselesaikan, karena sesuai dengan hukum menyangkut dana yang sebelumnya telah disetujui oleh Kongres tetapi kini ditahan oleh administrasi.

Dengan total pengeluaran fiskal 2024 mencapai US$6,8 triliun-menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO)-Trump berharap proposal ini bisa menjadi cetak biru bagi mayoritas Republik di Kongres dalam menyusun rancangan undang-undang anggaran yang akan disahkan sebelum 4 Juli, bersamaan dengan upaya mereka untuk meloloskan RUU pemotongan pajak secara sepihak.

Meski Kongres secara historis sering kali merevisi besar-besaran proposal anggaran dari Gedung Putih, pengaruh politik Trump yang kuat di dalam Partai Republik membuat banyak pengamat yakin bahwa ia kemungkinan besar akan mendapatkan sebagian besar dari apa yang ia minta.

(luc/luc)

Next Article Trump Jadi Presiden AS, Xi Jinping Ancang-ancang Lakukan Ini