Terungkap! Ini 5 Jurus RI Bikin Pemodal Asing Antre Investasi di 2027

4 hours ago 9

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus berupaya menarik investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI) untuk menyukseskan proyek strategis.

Dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, peningkatan FDI menjadi bagian dari target pemerintah untuk membuat neraca transaksi modal dan finansial Indonesia pada 2027 surplus sebesar US$10,49 hingga US$13,66 miliar. Jumlah tersebut di atas angka 2025 yang defisit US$4,19 miliar dan proyeksi 2026 surplus US$8,62 miliar.

Peningkatan surplus neraca modal dan finansial tersebut ditopang oleh upaya peningkatan surplus investasi langsung luar negeri atau penanaman modal asing senilai US$19 hingga US$ 20,92 miliar pada 2027 atau lebih tinggi dari 2025 sebesar US$14,08 miliar dan perkiraan pada 2026 senilai US$17,68 miliar.

"Peningkatan FDI didorong oleh pelaksanaan proyek strategis pemerintah dan iklim investasi yang lebih kondusif," dikutip dari dokumen rancangan awal RKP 2027 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas, dikutip Jumat (8/5/2026).

Peningkatan penanaman modal asing tersebut digenjot pemerintah dengan melakukan strategi yang fokus kepada lima hal. Pertama, melalui penguatan kepastian berusaha melalui harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Selanjutnya, pemerintah juga melakukan peningkatan kepastian hukum dan konsistensi perizinan sektoral. Kemudian, penguatan institusi investasi melalui online single submission (OSS) juga akan dilakukan.

Fokus strategi keempat, yakni penguatan layanan pendampingan penanaman modal pascarealisasi.

Strategi yang kelima adalah promosi investasi pada sektor bernilai tambah tinggi yang mendiring transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan integrasi ke rantai nilai global.

Sejalan dengan itu, proses aksesi Indonesia ke OECD diarahkan untuk memperkuat posisi tawar nasional melalui sinkronisasi kebijakan dengan standar global, reformasi tata kelola dan regulasi lintas sektor, serta penguatan koordinasi antar-K/L.

"Proses ini menjadi katalis reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global," sebagaimana tertera dalam RKP 2027.

(arj/arj)

Add