RI Tambah Impor Minyak-LPG ke AS, DPR: Harus Fair, Jangan Sekedar Beli

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah RI dalam menyeimbangkan neraca dagang dengan Amerika Serikat (AS) berencana untuk menambah porsi impor terutama sektor minyak dan gas bumi (migas) termasuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari AS.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan secara matang dengan menguntungkan kedua negara.

Eddy menilai jika Indonesia menambah porsi impor termasuk migas dari Negeri Paman Sam tersebut juga perlu dipertimbangkan dari sisi transportasi dan sektor mana yang memang diperlukan oleh Indonesia dalam mengimpor produk AS.

Dia mencontohkan, salah satu produk yang dibutuhkan dalam negeri seperti peralatan perang dengan teknologi canggih dari AS. Jadi, Indonesia memang mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan tetap memaksimalkan biaya transportasinya.

"Ya itu kan kita bisa lihat nanti sourcing-nya apakah bisa dari Amerika. Kalau memang biaya transport-nya juga tinggi mungkin yang lebih masuk akal misalkan saja, mohon maaf, ada biaya transportasi yang perlu kita perhitungkan sehingga mungkin lebih baik kita impor peralatan perang gitu misalnya ya. Yang memang Amerika sangat canggih teknologinya sehingga itu kita butuhkan," katanya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Rabu (30/4/2025).

Tak cuma itu, Dia juga menekankan aspek keadilan dalam perdagangan antar negara juga perlu mempertimbangkan investasi yang masuk ke dalam negeri. Termasuk dengan AS. Jika Indonesia menambah porsi impor dari AS maka harus ada investasi yang masuk dari negara tersebut ke Tanah Air.

"Ssaya kira pembelian itu harus dilakukan juga dalam konteks bahwa kalau memang kita membeli barang harus ada juga investasi yang masuk ke kita. Jadi jangan sekedar membeli saja kurang lebih seperti itu," terangnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia melakukan impor dari AS sebesar 10-12% dari total impor secara keseluruhan di Indonesia. Maka, Indonesia juga perlu tetap mempertimbangkan hubungan dagang dengan negara lainnya.

Sayangnya, Eddy menilai bahwa konsep perdagangan ekspor-impor antara Indonesia dengan AS berbeda. Di mana, AS memperhitungkan keseimbangan ekspor-impor kedua negara hanya pada produknya.

Sedangkan Indonesia, juga memperhitungkan pertukaran teknologi, jasa keuangan, jasa hukum, hingga perangkat lunak juga sebagai 'barang' yang diperdagangkan.

"Oleh karena itu saya kira kalau kita mau bicara fair trade, barang dan jasa harus kita hitung. Tetapi sekarang kalau memang Amerika menghitung dari segi produk saja, dari barang saja, kita tinggal meningkatkan saja apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam negeri yang sudah kita sourcing dari tempat-tempat lain yang bisa secara ekonomis masih masuk hitungannya untuk kita beli dari Amerika," tandasnya.

(pgr/pgr)

Next Article Prabowo Titahkan Tambah Impor LPG dari AS, Ini Penjelasan Bahlil