Operasi Penyelamatan Uang Negara: Kejaksaan Amankan Triliunan Rupiah

Jakarta, CNBC Indonesia - Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Agung menorehkan berbagai capaian positif dalam penegakan hukum, tata kelola kelembagaan, hingga pemulihan aset negara.

Belakangan ini, Kejagung berhasil mencuri perhatian dunia dalam beragam forum, termasuk Forum Anti-Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di Doha pada 15-19 Desember 2025.

Kejagung mendapatkan apresiasi karena berbagai capaian dalam penegakan hukum. Di antaranya, keberhasilan mengembalikan dana sekitar US$ 790 juta (lebih dari Rp12,6 triliun) ke negara dari kasus fasilitas ekspor CPO. Upaya pemulihan terus berlanjut, dengan target sekitar US$ 260 juta (sekitar Rp4,1 triliun) yang masih dalam proses.

Tidak hanya menangani kasus di dalam negeri, Kejagung juga menunjukkan komitmen kerja sama internasional dalam mengejar aset korupsi yang kabur ke luar negeri, salah satunya dengan berhasil mengembalikan US$ 5 juta kepada dua perusahaan di Belanda dan Italia dari kasus Business Email Compromise.

Kejakgung menunjukkan komitmennya sebagai institusi penegak hukum melalui penanganan berbagai perkara korupsi. Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) mencatat capaian signifikan dalam upaya penanganan korupsi, dengan menangkap sejumlah buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sejumlah DPO berhasil diamankan dari berbagai wilayah, di antaranya Fransiskus Xaverius Newandi dari Kejati Papua Barat pada 2 Oktober, Musafak Khoirudin dari Kejati Jawa Timur pada 23 September, serta Elisabeth Riski Dwi Pantiani dari Kejari Semarang pada 19 September.

Selain itu, buronan berinisial RS dari Kejati Kalbar ditangkap pada 9 September, disusul Theng Hong Sioe alias Soso dari Kejari Semarang pada 26 Agustus, dan GS dari Kejati Maluku pada 26 Agustus 2026.

Penangkapan lainnya mencakup Ahmad Rony Yustianto dari Kejati Jawa Barat atas perkara penipuan, Nusahir dari Kejari Indragiri Hilir pada 31 Juli, serta Remyzard Adi Putra dari Kejati DKI Jakarta pada tanggal yang sama.

Keberhasilan tersebut mencerminkan upaya Kejagung dalam memperkuat penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi dengan membawa para buronan ke proses hukum.

Menyita dan Melelang Aset Milik Terpidana Korupsi
Tidak hanya melakukan penangkapan terhadap pelaku korupsi, Kejagung turut mengambil langkah untuk memulihkan kerugian negara melalui berbagai upaya. Kejagung mencatat capaian penting dalam pelaksanaan sita eksekusi aset milik terpidana korupsi.

Pada 21 Oktober 2025, Kejagung melakukan penyitaan terhadap dua bidang tanah dan bangunan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Aria Mapas Negara.

Selain itu, penyitaan juga dilakukan dalam perkara tindak pidana cukai yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor atas nama terpidana Ahmad Safriansyah bin Hamami.

Upaya pemulihan kerugian negara juga dilakukan dengan pelaksanaan lelang aset milik terpidana korupsi. Melalui Badan Pemulihan Aset (BPA), Kejaksaan Agung mencatat sejumlah capaian dalam pelaksanaan lelang aset milik terpidana korupsi sepanjang 2025.

Misalnya,, pada 2 Oktober 2025, BPA melelang aset terkait perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya milik terpidana Harry Prasetyo, MBA, dengan nilai penjualan mencapai Rp2,78 miliar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang berkelanjutan sekaligus pemulihan kerugian negara.

Upaya Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan
Kejagung turut menunjukkan kinerja nyata dalam penegakan hukum di bidang lingkungan, melalui keterlibatan dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang mencatat berbagai capaian penting pada 2025.

Pada 15 Agustus 2025, Satgas PKH berhasil menguasai kembali 3,3 juta hektare kawasan hutan negara yang sebelumnya dikuasai dan dimanfaatkan secara ilegal, serta melakukan penertiban terhadap lahan seluas 24.233 hektare milik PT Sampewali di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Selain itu, pada 6 Oktober 2025, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan aset Barang Rampasan Negara senilai Rp1,45 triliun kepada PT Timah Tbk yang berasal dari perkara aktivitas tambang ilegal di area perusahaan tersebut.

Penegakan hukum di bidang lingkungan juga dilakukan dengan kolaborasi bersama instansi lain, salah satunya ketika Satgas PKH bersama instansi terkait berhasil menggagalkan penyelundupan kayu bulat ilegal di Perairan Karang Jamuang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada 11 Oktober 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam menindak praktik illegal logging di berbagai wilayah.

Berbagai capaian dan kinerja positif sepanjang tahun 2025 menunjukkan komitmen Kejagung dalam memperkuat penegakan hukum sekaligus menjaga integritas dan akuntabilitas.

(mae/mae)