Jalankan Titah Purbaya, Bos Pajak Siap Pecat PNS yang Palak Rakyat

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan dirinya siap memecat oknum pegawai pajak yang kedapatan memalak masyarakat atau wajib pajak.

"Tentu kita seperti komitmen saya juga sejak awal gitu ya fraud sedikit pun akan saya tindak bahkan akan saya pecat," ucap Bimo saat Media Briefing pada Senin (20/10/2025) di kantor pusat DJP, Jakarta.

Hal tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan tindak lanjut dari temuan Lapor Pak Purbaya terkait dugaan aksi premanisme di Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Tigaraksa, Banten.

Bimo mengaku telah memerintahkan langsung Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Namun ia mengatakan akan mendalami lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap.

"Saya sudah langsung perintahkan teman-teman di Direktorat KITSDA untuk menindaklanjuti dan saya sudah mendapat laporan bahwa karena informasi yang disampaikan melalui WhatsApp itu sangat terbatas jadi kurang lengkap. Artinya kan kami harus mengklarifikasi dan mengkonfirmasi ke si penyampai informasi," terang Bimo.

Bimo menjelaskan terdapat dua jenis aduan yang disampaikan melalui kanal Lapor Pak Purbaya, yakni bersifat perbaikan kebijakan dan perbaikan administratif.

Jika perbaikan kebijakan yang sifatnya itu melaporkan fraud. Perkara ini akan ditindaklanjuti melalui Direktorat Jenderal Strategi dan Ekonomi Fiskal Kementerian Keuangan.

"Kalau signifikan tentu kita akan masukkan ke unit anti-fraud kita, tapi harapannya mudah-mudahan dari si pelapor bisa juga masuk ke sistem Whistleblow (aplikasi pelaporan tindak korupsi) kita, menunjukkan AR yang disebut preman itu yang mana dan atas indikasi apa, sehingga bisa disebutkan itu premanisme," terang Bimo.

Sebelumnya laporan dugaan premanisme ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pekan lalu.

"Izin lapor tindak premanisme AR Pajak KPP Tigaraksa. Siap Tigaraksa KPP-nya? kalau itu minggu depan saya cek harus sudah rapi nih nggak ada premanisme. Dia minta duit pasti maksa ya? Hebat juga ya kreatif lah. Oh ternyata betul saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai, ternyata nggak. Ini birokrasi seperti itu," kata Purbaya kepada awak media, Jumat (17/10/2025).

(ras/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Dirjen Pajak Baru Buka Suara Soal Masalah Coretax