Purbaya Bocorkan Sumber Dana Proyek 'Sampah Jadi Listrik' Prabowo

Bogor, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bakal membangun 34 proyek waste to energy (WTE) di 34 kota, untuk mengatasi sampah di Indonesia. Adapun nilai investasi yang dibutuhkan mencapai US$ 3,5 miliar atau setara Rp 58,7 triliun (Rp 16.792/US$).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sebagian proyek itu akan dibiayai oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Selain itu ada beberapa proyek yang dibiayai oleh APBN.

Namun dijelaskan oleh Purbaya, bahwa proyek yang dibayarkan oleh pemerintah pusat itu juga termasuk alokasi biaya untuk menjaga kebersihan di kota.

"O saya gak tahu, yang sebagian itu dikerjakan Danantara kan. Nanti ada sebagian yang dibayar oleh APBN. Kalau yang saya tahu kaya di Surabaya itu Rp 60 miliar pemerintah pusat bayar. Tapi itu sekalian biaya kebersihan. Jadi kita harus ngeluarin uang menjaga kebershian lingkungan kota-kota kita, termasuk di Bali ," kata Purbaya, di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Persoalan sampah di beberapa daerah memang sudah sangat mengkhawatirkan. Salah satu yang disinggung Purbaya adalah di Bali yang sampai saat ini tak kunjung usai.

"Gak jadi-jadi tuh proyek sampahnya. Akhirnya jadi kotor sekali Bali. Dulu saya pernah damaikan antar pemda, antar kota, berapa kota. Tiga kota tuh," kata Purbaya.

Diketahui proyek Waste To Energi ini akan menjadikan sampah sebagai bahan bakar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa). Presiden Prabowo Subianto menargetkan proyek ini mulai berjalan secara bertahap dalam dua tahun ke depan.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (26/1/2026), lalu mengakui bahwa WTE merupakan metode pengolahan sampah yang paling mahal.

Belanja modal atau Capital Expenditure (Capex) untuk satu unit PLTSa bisa menelan biaya hingga Rp 3 triliun, dengan biaya operasional (Operational Expenditure/Opex) mencapai Rp 1 triliun.

"Jadi untuk itu memang ini hanya jalan keluar pada daerah-daerah yang memang timbulan sampahnya cukup sangat signifikan, sehingga tidak diarahkan kepada daerah-daerah dengan timbulan kecil karena operasionalnya relatif cukup mahal," tegasnya.

Lantaran biayanya tinggi, proyek WTE dinilai tidak bisa dipaksa untuk diimplementasikan di seluruh daerah Indonesia. Fasilitas tersebut hanya dianggap layak secara keekonomian jika dibangun di wilayah yang memiliki volume timbulan sampah harian yang tinggi, sehingga tidak akan diarahkan ke daerah dengan produksi sampah kecil.

"Jadi untuk itu memang ini hanya jalan keluar pada daerah-daerah yang memang timbulan sampahnya cukup sangat signifikan, sehingga tidak diarahkan kepada daerah-daerah dengan timbulan kecil karena operasionalnya relatif cukup mahal," imbuhnya.

Pemerintah menetapkan kriteria bagi daerah yang ingin membangun fasilitas ini, yakni harus memiliki produksi sampah di atas 1.000 ton per hari. Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109/2025 yang memetakan daerah-daerah prioritas atau aglomerasi yang mendesak untuk ditangani menggunakan teknologi tinggi tersebut.

"Pada prinsipnya, Waste to Energy merupakan Peraturan Presiden Nomor 109 yang mengamanatkan kepada daerah-daerah yang memiliki tumpukan sampah besar di atas 1.000 ton per hari atau aglomerasinya," tutupnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]