Prabowo Tinjau Pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) di Aceh

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) yakni hunian layak sementara untuk memastikan pemulihan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pembangunan Huntara dimulai pada 24 Desember 2025, dan dalam waktu kurang dari dua minggu menunjukkan percepatan yang signifikan.

Sebanyak 600 unit akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada 8 Januari 2026, yang kemudian akan diberikan kepada warga terdampak bencana. Pembangunan akan dirampungkan dengan target 15.000 unit dalam tiga bulan ke depan.

Huntara dibangun sesuai standar kelayakan hunian darurat yakni struktur yang aman, akses air bersih,sanitasi memadai, serta dukungan listrik dan layanan kesehatan. Pembangunannya mengadaptasi kebutuhan sosial agar warga dapat kembali beraktivitas, dilengkapi fasilitas umum, seperti klinik, taman bermain, serta akses internet dan listrik tanpa biaya.

Prabowo menegaskan bahwa tujuan negara adalah secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan masyarakat.

"Danantara Indonesia membuktikan bahwa kita bisa membangun 600 hunian, semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat," tambah dia dikutip Kamis (1/1/2026).

Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pencapaian pembangunan Huntara hingga awal tahun ini tidak terlepas dari sinergi lintas pihak, khususnya BUMN dalam mendukung eksekusi di lapangan.

"Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat, bekerja di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah, untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak," jelasnya.

Lebih lanjut, Rosan menekankan bahwa Huntara bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan bagian dari tahapan pemulihan yang lebih besar.

"Huntara ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama," tambahnya.

Pembangunan tahap pertama Huntara merupakan hasil kolaborasi BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia dan program payung BUMN Peduli. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyediakan lahan untuk pembangunan.

Sementara itu, tujuh BUMN Karya terlibat dalam konstruksi ratusan unit Huntara dengan sistem percepatan dan modular, yang dipimpin oleh PT Hutama Karya (Persero) sebagai koordinator lapangan, bersama PT Waskita Karya (Persero)Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Nindya Karya (Persero).

Dukungan infrastruktur dasar turut diperkuat oleh PT PLN (Persero) yang memastikan ketersediaan listrik, serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang menghadirkan konektivitas komunikasi di kawasan Huntara.

Di sisi pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan logistik, Himpunan Bank Milik Negara melalui Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI turut mengerahkan sumber daya untuk mempercepat pemulihan dan memastikan proses pembangunan berjalan berkelanjutan.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menyoroti disiplin eksekusi dan intensitas kerja BUMN dalam mengejar target waktu yang ketat.

"Pembangunan Rumah Hunian Danantara dilakukan dalam rentang waktu yang sangat terbatas. BUMN bekerja dengan intensitas tinggi, melakukan percepatan konstruksi, pengadaan material, hingga pengawasan mutu secara simultan agar target dapat tercapai sebelum awal tahun," jelasnya.

Menurut Dony, koordinasi antara Danantara Indonesia dan BUMN pelaksana, pemerintah daerah, dan kementerian menjadi faktor dalam menjaga progres pembangunan tetap sesuai rencana.

"Ini adalah contoh konkret bagaimana BUMN menjalankan peran sebagai perpanjangan tangan negara, bukan hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga pada kepentingan sosial dan kemanusiaan," ujarnya.

Ke depan, pemerintah bersama BUMN dan pemangku kepentingan terkait akan melanjutkan upaya pemulihan ke tahap berikutnya. Termasuk penguatan mata pencaharian masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi lokal.

Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Bencana ini melanda hampir seluruh kecamatan dan berdampak pada lebih dari 100.000 jiwa, dengan ribuan rumah rusak dari kategori ringan hingga rusak berat, serta kerusakan luas pada jalan, jembatan, tanggul, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, sarana ibadah, dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Memasuki 31 Desember 2025, Aceh Tamiang berada dalam fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan awal, dengan kebutuhan mendesak terhadap hunian sementara yang layak, pemulihan ratusan kilometer infrastruktur dasar, serta rehabilitasi ribuan hektare lahan produktif agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]