Pengarusutamaan Gender di Kemenkeu: Dari Komitmen Menuju Dampak Nyata

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Di tengah arus pembangunan di masyarakat maupun pemerintahan yang semakin kompleks, satu prinsip tetap berdiri relevan dan mendesak: kesetaraan gender. Bukan sekadar wacana, prinsip ini telah menjadi strategi pembangunan nasional melalui pendekatan yang umum disebut Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di Kementerian Keuangan, PUG bukan hanya kebijakan administratif, tapi telah menjelma menjadi gerakan institusional yang berdampak nyata dan terukur.

Dasar Hukum dan Komitmen Institusi
PUG di Kemenkeu berakar dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap pembangunan serta pelaksanaan anggaran: dari perencanaan hingga evaluasi.

Kemenkeu sendiri memperkuat komitmen ini melalui berbagai regulasi internal, seperti:

• KMK No. 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi PUG,
• PMK No. 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA/KL,
• PMK No. 94/PMK.02/2017 yang mengatur Gender Budget Statement.

Dari Strategi ke Aksi: Implementasi Nyata
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menjadi contoh konkret bagaimana PUG diimplementasikan secara sistematis. Mulai dari pembentukan Kelompok Kerja PUG, penunjukan Duta PUG, hingga penyusunan program kerja yang responsif gender, DJPb menunjukkan bahwa kesetaraan tidak dapat diraih jika hanya sekadar nilai, tapi juga praktik.

Beberapa inisiatif yang menonjol:
• Lomba Implementasi PUG di kantor pusat hingga seluruh unit vertikal DJPb,
• Seminar dan advokasi PUG yang rutin digelar, bekerjasama dengan ahli-ahli di bidangnya,
• Media internalisasi seperti buku saku, poster PUG, hingga Gugus Kendali Mutu (GKM) bertemakan pengarusutamaan gender,
• serta penyediaan sarana dan prasarana yang inklusif, termasuk ruang laktasi dan fasilitas ramah difabel.

Dampak yang Terukur
PUG bukan hanya soal representasi, tapi juga soal kinerja dan keadilan. Studi internal oleh Bjardianto Pudjiono dari PPSDM pada BPPK di Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa implementasi PUG berdampak positif terhadap komitmen organisasi dan kinerja pegawai, terutama perempuan di level eselon IV hingga II.

Kemenkeu juga telah meraih Anugerah Parahita Ekapraya. Ini adalah penghargaan nasional yang prestisius atas komitmen terhadap kesetaraan gender dalam berbagai kategori sejak 2009 hingga 2016, termasuk kategori Mentor yang menunjukkan peran aktif dalam membina instansi lain.

Relevansi PUG juga semakin nyata di era pascapandemi Covid-19 dan transformasi digital birokrasi. Pandemi mengajarkan bahwa kerentanan sosial-ekonomi sering kali lebih berat ditanggung perempuan, sementara digitalisasi, yang merupakan dampak langsung dan "terbesar" dari pandemi, menuntut keterampilan baru yang harus inklusif bagi semua gender.

Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan fiskal, Kemenkeu tidak hanya memastikan keadilan, tetapi juga mempersiapkan SDM yang tangguh dan adaptif menghadapi tantangan masa depan.

Sebuah Analogi: Bunga di Taman
Bayangkan sebuah taman yang penuh dengan beragam bunga. Jika hanya mawar yang rutin disiram, sementara melati dan anggrek dibiarkan kering, taman itu akan kehilangan keindahan dan keseimbangannya. Begitu pula dengan pembangunan: jika kebijakan hanya memihak satu kelompok, potensi besar dari kelompok lain tidak pernah berkembang.

PUG hadir sebagai "penyiram" yang memastikan setiap bunga, baik laki-laki maupun perempuan, dapat tumbuh bersama, sehingga taman besar tercinta kita yang bernama Indonesia terus tumbuh subur, indah, dan bermanfaat bagi semua.

Menuju Kemenkeu yang Setara, Cerminan Bangsa yang Unggul
PUG bukan sekadar kewajiban regulatif, PUG adalah bagian dari transformasi institusional yang terus Kementerian Keuangan canangkan dan jalankan, menuju Kementerian Keuangan yang inklusif, adil, dan unggul di tingkat dunia.

Dengan terus memperkuat kapasitas SDM, memperluas advokasi, dan mengintegrasikan gender dalam kebijakan fiskal, Kemenkeu membuktikan bahwa kesetaraan bukan hanya idealisme, tapi juga strategi pembangunan yang cerdas dan berkelanjutan.

(miq/miq)