Pemerintah Kaji Revisi Rencana Usaha Penyediaan Listrik 2025-2034

6 hours ago 6

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji untuk merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034.

Rencana tersebut dilakukan untuk memastikan perencanaan penyediaan listrik nasional menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan energi nasional.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan pembahasan mengenai koreksi dalam dokumen perencanaan tersebut.

Dia menyebutkan tujuannya agar sektor ketenagalistrikan bisa lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi.

"Ada beberapa memang untuk RUPTL itu yang memang ada koreksilah kira-kira seperti itu. Nah kita lakukan pembahasan," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Rencana evaluasi tersebut juga mempertimbangkan fleksibilitas jangka waktu perencanaan agar tidak terpaku pada pola yang saat ini berlaku. Pemerintah berkomitmen untuk menghasilkan regulasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta kebutuhan infrastruktur energi di masa depan.

"Yang jelas yang seperti saya sampaikan tadi bahwa setiap regulasi kita buat supaya gimana caranya regulasi lebih adaptif lah kira-kira gitu," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berencana akan menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP/Geothermal).

Menurut Bahlil, rencana transisi ke energi bersih ini kemungkinan bisa dilaksanakan tak lama dari hari Lebaran. Hal ini diungkapkan Bahlil usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, terkait kerja Satgas EBTKE di Istana Negara, Kamis (12/3/2026).

"Bangun dulu dong (PLTS), kalau di-stop, belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi paralel begitu dibangun, begitu sudah langsung COD (Commercial Operation Date), PLTD-nya dimatikan," kata Bahlil.

Sejalan dengan hal itu, Bahlil juga akan melakukan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

Hanya saja, Ketua Umum Partai Golkar ini belum mau membeberkan lokasi PLTD yang akan dihentikan. Namun, upaya ini menurutnya dilakukan untuk menjaga ketersediaan listrik jangka panjang di tengah konflik geopolitik yang memanas.

RUPTL 2025-2034

Asal tahu saja, peta jalan kelistrikan itu disusun dengan mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dari kedua kerangka itulah RUPTL lahir sebagai 'ruh' perencanaan yang menerjemahkan kebijakan ke langkah operasional.

"Jadi RUPTL kita sudah sesuai dengan RUKN dan KEN ini semacam RUKN UU nya, PP nya itu KEN, rohnya itu RUPTL nya. Ini adalah pohon rujukan lahirlah RUPTL supaya kita gak keluar dari bingkai," ungkap Bahlil dalam Konferensi Pers terkait peluncuran RUPTL PLN 2025-2034 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Adapun, Pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan kedaulatan energi dan transisi energi sebagai salah satu program prioritas nasional. Nah, RUPTL sendiri berperan sebagai instrumen yang menjadi pedoman utama dalam implementasi penyediaan dan ketersediaan tenaga listrik nasional.

"Kita tahu bersama bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran salah satu program kedaulatan energi dan transisi energi. RUPTL ini instrumen pedoman dalam implementasi ketersediaan listrik kita," ucapnya.

Data Kapasitas Pembangkit di RUPTL

Pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik baru dalam RUPTL 2025-2034 ini sebesar 69,5 Giga Watt (GW).

Dari target tambahan pembangkit tersebut, sekitar 42,6 GW akan berasal dari pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (storage), dan 16,6 GW dari pembangkit berbasis energi fosil.

Adapun rinciannya untuk kapasitas pembangkit EBT adalah sebagai berikut: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 17,1 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 11,7 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) 7,2 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 5,2 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi 0,9 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 0,5 GW.

Sementara itu, untuk kapasitas sistem penyimpanan energi mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Kemudian, untuk pembangkit fosil masih akan dibangun sebesar 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

(wia)

Add