Jakarta, CNBC Indonesia - Ketidakmampuan masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah membuat ada yang terpaksa untuk menumpang di rumah yang tak layak. Jumlahnya pun mencapai 6 juta keluarga.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, 6 juta keluarga yang tinggal di rumah tak layak dan menumpang itu merupakan bagian dari backlog perumahan yang tercatat di Indonesia.
Total backlog saat ini sendiri mencapai 34,24 juta keluarga, terdiri dari backlog kepemilikan rumah sebanyak 15,2 juta keluarga, dan 19,04 juta keluarga yang tinggal di rumah tak layak.
"Data backlog kalau BPS mengungkapkan ada 2 kategorisasi yaitu backlog tidak punya rumah, dan backlog tidak layak huni, tapi ketika kami gali lagi ternyata ada backlog ketiga yaitu backlog saat orang yang sama dia tinggal di rumah tidak layak dan itu pun bukan rumah dia," kata Fahri dalam acara peluncuran Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2025, Senin (15/9/2025).
"Dan itu ada 6 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak dan rumah itu bukan rumah dia," tegasnya.
Oleh sebab itu, Fahri mengatakan, kebijakan perumahan ke depan bukan hanya soal penyediaannya, melainkan juga akan diiringi dengan perbaikan kualitasnya.
Selain itu, dari sisi data penduduk yang memiliki rumah dan tidak, serta layak atau tidak, akan turut menjadi fokus pemerintah supaya seluruh masyarakat bisa terakomodir urusan perumahannya.
"Sehingga dengan instruksi presiden soal DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) sebenarnya mengharuskan kita agak detail menarik by name, by address, orang-orang ini ada di mana dan statusnya bagaimana. Ini makanya memerlukan integrasi data di antara semua kementerian dan lembaga yang ada," ucap Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah juga mengatakan, permasalahan backlog, khususnya terkait tidak kepemilikan rumah, juga bisa dilihat berdasarkan status pekerjaannya.
Mayoritas ialah para pekerja di sektor informal dengan persentase mencapai 70,5% atau setara 5,02 juta keluarga. Diikuti profesi lainnya 925,14 ribu atau setara 13%, sektor formal masih sebanyak 875,35 ribu atau setara 12,3%, dan pengusaha 304,97 ribu atau setara 4,3%.
Dengan catatan itu, Fahri Hamzah menekankan, program tiga juta rumah Presiden Prabowo Subianto tidak hanya soal penyediaan rumah baru, melainkan juga termasuk soal renovasi rumah di pedesaan.
"Karena di desa itu umumnya masyarakat punya rumah dan tanah, tapi selama ini dibangun dalam keadaan yang tidak memadai dan tidak layak, karenanya di desa orientasinya renovasi besar-besaranya," tuturnya.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Terungkap! 86 Juta Warga RI Kerja Jadi Driver Ojol hingga Pedagang
