Jakarta, CNBC Indonesia- Jepang selama ini dikenal berhati-hati dalam isu imigrasi. Namun, rencana masuknya lebih banyak pekerja India kini memicu perdebatan publik.
Jepang dan India sepakat melakukan pertukaran sumber daya manusia (SDM) besar-besaran dalam lima tahun ke depan. Kedua negara menargetkan pertukaran lebih dari 500.000 orang secara dua arah, termasuk 50.000 tenaga terampil dan talenta potensial India yang akan bekerja di Jepang.
Kesepakatan ini diumumkan pada KTT Tahunan Jepang-India 2025 pada 29-30 Agustus 2025 di Tokyo, Jepang saat Perdana Menteri kedua negara menekankan pentingnya memperdalam pemahaman antarwarga dan membuka jalan baru kerja sama SDM untuk menjawab prioritas nasional masing-masing.
Dalam KTT Tahunan Jepang-India 2025, Perdana Menteri Jepang dan India sepakat mengenai perlunya memperdalam pemahaman antarwarga melalui kunjungan dan pertukaran, serta menemukan jalur kolaborasi bagi sumber daya manusia mereka untuk menciptakan nilai bersama dan menjawab prioritas nasional masing-masing.
Sejalan dengan itu, sektor publik dan swasta di Jepang maupun India akan berupaya memperluas pertukaran personel untuk menjadi jembatan antara kedua negara bagi generasi mendatang.
Sebagai tindak lanjut, Jepang dan India meluncurkan Action Plan untuk mendorong kolaborasi lintas pemerintah, industri, dan akademisi. Fokus utamanya adalah memastikan 50.000 tenaga terampil India dapat bekerja di Jepang dalam lima tahun ke depan.
Langkah ini sekaligus mempertegas posisi India sebagai mitra strategis Jepang, tidak hanya dalam geopolitik dan perdagangan, tetapi juga dalam penopang ketahanan tenaga kerja di tengah krisis demografi Jepang.
Bagi sebagian warga, kebijakan ini dipandang sebagai kebutuhan mendesak, sementara kelompok lain khawatir akan dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan.
Dibalik polemik ini, masalah dasarnya adalah demografi. Data Kementerian Kesehatan Jepang mencatat angka fertilitas anjlok ke 1,15 pada 2024, terendah dalam sejarah modern. Jumlah kelahiran hanya 720.988 bayi, turun 5% dari tahun sebelumnya, sementara kematian menembus 1,6 juta jiwa. Hasilnya, populasi Jepang menyusut alami hampir 920 ribu orang dalam setahun.
Krisis populasi ini berimplikasi langsung pada tenaga kerja. Rasio pekerja terhadap lansia kian menyempit pada 1991 terdapat lebih dari 4 orang usia produktif untuk setiap penduduk berusia 64 tahun ke atas, tetapi pada 2023 angkanya turun menjadi kurang dari 2. Kekurangan tenaga kerja terasa dari pabrik, rumah sakit, hingga layanan publik.
Untuk mengatasinya, Jepang mulai membuka pintu imigrasi lebih lebar sejak era Shinzo Abe. Jumlah pekerja asing melonjak lebih dari dua kali lipat dalam satu dekade terakhir, dari sektor konstruksi, perawatan lansia, hingga teknologi.
Pemerintah juga meluncurkan jalur permanen bagi tenaga profesional bergaji tinggi dan memperluas visa kerja ke 11 sektor. India masuk radar karena pasokan pekerja terampil di bidang teknologi dan kesehatan.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari resistensi. Pengalaman sebelumnya dengan pekerja keturunan Jepang dari Brasil dan Peru pada 1990-an menunjukkan bahwa kesamaan fisik tidak menjamin integrasi budaya. Kini, sebagian warga menilai imigrasi India bisa membawa tantangan baru. Insiden kecil yang melibatkan imigran sering kali viral di media sosial, memperbesar persepsi negatif.
Meski demikian, data opini publik menunjukkan tren dukungan yang meningkat. Survei Asahi (2024) mencatat 63% warga Jepang usia 60 tahun ke atas setuju menerima lebih banyak pekerja asing, naik signifikan dibanding 35% pada 2018. Dukungan generasi muda bahkan lebih tinggi, menandakan penerimaan sosial terhadap imigrasi makin luas.
Secara ekonomi, Jepang berada dalam posisi sulit, tanpa tenaga kerja asing, daya saing industri bisa melemah, sementara konsumsi domestik terus tertekan oleh populasi yang menua. Karena itu, meski kontroversial, arus imigrasi termasuk dari India semakin tak terelakkan.
CNBC Indonesia Research
(emb/emb)
