Mulai Terjadi, Karyawan Hotel Diminta Cuti Tak Dibayar-Terancam PHK

Jakarta, CNBC Indonesia - Awal tahun 2025 diperkirakan menjadi titik terendah bagi pasar hotel di Jakarta, terutama karena lambatnya awal aktivitas bisnis dan bulan Ramadhan yang jatuh pada bulan Maret. Hal ini menjadikan bulan Maret sebagai salah satu bulan dengan kinerja terendah sepanjang tahun 2025.

Dalam rilis Q1 2025 Colliers yang keluar akhir pekan lalu, dampak dari langkah-langkah efisiensi pemerintah cukup terasa, terutama bagi hotel yang sangat bergantung pada pasar pemerintah.

"Jika tidak ada pelonggaran dari pemerintah, hampir dapat dipastikan bahwa pasar hotel di Jakarta akan bergantung sepenuhnya pada sektor non-pemerintah. Para pengelola hotel harus menemukan pasar dan sumber pendapatan tambahan untuk tetap bertahan; jika tidak, tahun 2025 akan cukup berat bagi mereka," tulis Colliers dalam rilis Q1 2025 dikutip Senin (28/4/2025).

Dampak dari langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah membuat pelaku usaha perhotelan mulai menerapkan langkah-langkah efisiensi agar tetap bisa beroperasi. Jam kerja para pekerja harian dipersingkat, dan karyawan diminta untuk mengambil cuti atau cuti tidak dibayar untuk menekan biaya operasional karena pasar yang sepi.

Kinerja pada tahun 2025 mengalami peningkatan pada bulan Februari, seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis menjelang Ramadhan. Akibat langkah efisiensi tersebut, pelaku usaha perhotelan juga harus melakukan efisiensi dengan menyesuaikan kondisi pasar.

"Ke depannya, bukan tidak mungkin akan terjadi PHK di sektor perhotelan untuk menekan biaya operasional, yang saat ini sudah mulai terjadi. Jika hal ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan sejumlah hotel akan kembali menutup operasionalnya," sebut Colliers.

Kinerja Q2 2025 diperkirakan membaik pada minggu kedua April, atau dua minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Namun, kinerja diperkirakan akan kembali normal pada pertengahan Juni, mengingat pada April dan Mei banyak hari libur nasional yang dapat mengganggu aktivitas bisnis.

"Pelaku usaha perhotelan harus mencari pasar alternatif selain pemerintah, karena belum ada tanda-tanda pelonggaran langkah efisiensi dari pemerintah. Jika hal ini terjadi, peningkatan pada Q2 kemungkinan tidak signifikan, sehingga akan semakin menyulitkan pelaku usaha perhotelan ke depannya," sebut Colliers.

(dce)

Next Article Video: Buntut Efisiensi Anggaran, Industri Hotel Mulai Diterpa PHK