Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa aktivitas dia memberantas mafia pangan bukanlah bagian dari pencitraan. Buktinya dia pun membersihkan para pejabat Kementerian Pertanian yang terlibat praktik haram tersebut.
Amran pun blak-blakan mengungkapkan ada eselon 2 Kementan yang sekarang menjadi buron alias Daftar Pencarian Orang (DPO).
"Bukan pencitraan pak. Tahu Pak 11 kami hukum (pejabat Kementan), tersangka eselon 2 di tempat kami DPO sekarang. Jadi bukan untuk dikenal publik Pak," tegas Amran saat menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (16/7/2025).
Sementara itu, dalam kasus mafia pangan Amran merinci ada 20 tersangka yang terlibat dalam kasus minyak goreng dan 3 tersangka di kasus pupuk palsu. Sedangkan untuk kasus beras oplosan, ada 212 merek beras premium dan medium hasil pemeriksaan di 13 lab di 10 provinsi, ditemukan tidak sesuai dengan mutu.
"Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Kami sudah menyurat ke Kejagung ke Kapolri buka pencitraan Pak, itu bukan mazhab kami itu," ucapnya.
"Kami tindak lanjuti kami tagih mana yang tersangka. Kemarin tanggal 10 sudah diperiksa 26, laporan tadi malam karena kami pergi terus itu 40 akan diperiksa lagi," imbuhnya.
Dia pun menyerahkan prosesnya ke Kepolisian dan Pengadilan. Amran akan terus mengawal kasus beras oplosan ini karena merugikan masyarakat Indonesia.
"Ini kan estimasi potensi Polisi tentukan di Pengadilan tentukan kalau pencitraan tidak Pak bukan hanya dari luar dari dalam juga kami hukum. ada 11 tuh kami hukum," ucapnya.
(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terbongkar! Ada Proyek Fiktif Senilai Rp 5 Miliar di Kementerian
