MenLH Bidik Sampah Jadi Listrik Naik Jadi 62.000 Ton/Hari, Ini Caranya

Jakarta, CNBC Indonesia - Transformasi pengelolaan sampah nasional kini mengarah pada pendekatan berbasis energi dan ekonomi sirkular. Pemerintah mulai mengandalkan teknologi waste to energy dan refuse-derived fuel (RDF) untuk mengurangi timbunan sampah secara signifikan.

Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut kapasitas pengolahan melalui pembangkit listrik berbasis sampah terus diperluas di berbagai wilayah.

"Untuk waste to electricity atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik itu dialokasikan mencapai 37.000 ton per day yang berkontribusi 25,21%, direncanakan terdapat pada 29 titik, 20 titik aglomerasi yang terdiri atas 75 kabupaten kota," sebut Hanif dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (6/4/2026).

Namun pemerintah tidak hanya bergantung pada satu teknologi. RDF menjadi solusi alternatif yang dinilai lebih fleksibel dan dapat terintegrasi dengan industri, khususnya semen.

"RDF kita mendapat pada dua kategori yaitu RDF yang berdekatan dengan pabrik semen, kita mengidentifikasi ada 132 kabupaten yang potensial dibangun RDF untuk pemenuhan pabrik semen," kata Hanif.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema RDF untuk wilayah yang tidak memiliki kedekatan dengan industri semen.

"Kemudian terdapat juga daerah yang di luar itu seperti Bali, maka TPST yang dibangun adalah non-RDF semen," ujarnya.

Jika kedua pendekatan ini digabungkan, potensi pengurangan sampah nasional dinilai sangat signifikan.

"Dari 37.000 ton per day ditambah 25.000 ton per day, maka pada saat kita menggunakan teknologi RDF akan berkontribusi mengurangi sampah di angka 62.000 ton per day," sebutnya.

Meski menjanjikan, implementasi RDF di tahap awal masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit..

"Pada tahap awal pengoperasian refuse-derived fuel masih diperlukan VGF, dukungan pendanaan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mengisi gap antara biaya produksi dan harga jual RDF," katanya.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Presiden.

"Untuk itu kami mohon dukungan untuk kemudian menggulirkan rancangan peraturan presiden terkait dengan RDF ini guna melakukan percepatan penanganan sampah nasional," ujar Hanif.

Langkah ini dinilai penting agar investasi dan pembangunan fasilitas dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Dengan kombinasi teknologi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan pada TPA sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari sampah.

"Bilamana ini kita bisa sepakati, maka akan mereduksi timbulan sampah di angka 62.000 ton per day, lebih besar daripada waste to energy," ujarnya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]