Masih Ada Ekspor, RI Tak Perlu Tergesa Impor LNG

1 week ago 7

Jakarta, CNBC Indonesia - Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menegaskan bahwa untuk bisa memenuhi kebutuhan gas industri di dalam negeri, pemerintah bisa memanfaatkan sumber gas di dalam negeri terlebih dahulu dibanding mempertimbangkan opsi impor.

Wakil Ketua FIPGB Achmad Widjaja mengungkapkan, sejatinya Indonesia sendiri hingga saat ini masih mengekspor gas mencapai 40%.

"Jangan bicara import-import. Kalau bisa kondisi yang ada di sini ya dimanfaatkanlah. Jangan berbicara import. Kita itu ekspor nggak maksimal kok. Masih 40%," jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Kamis (10/4/2025).

Adapun sebesar 60% lainnya untuk domestik menurutnya masih perlu dipertanyakan alokasinya untuk sektor apa saja. Achmad menilai, pemerintah bisa memaksimalkan sumber gas dalam negeri untuk bisa menyokong kebutuhan industri Tanah Air.

"Ini kita punya FSRU dulu sudah sekian lama sudah ditaruh di Sumatera, kemudian kita punya Regas (FSRU Jawa Barat) yang sekian lama. Nah itu semua ke mana? tata kelolanya perlu dicek ulang oleh pemerintah, bahwa ada sesuatu nggak sih yang menjadi bagian daripada menghambat industri tidak menerima gas secara penuh," ungkapnya.

Dia pun menyebut bahwa berbagai industri dalam negeri sudah mengalami kekurangan pasokan gas domestik.

Achmad mengungkapkan, penurunan pasokan gas setidaknya berdampak pada beberapa industri, khususnya penerima harga gas "murah" atau kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Dia menyebut, industri yang telah mengalami kekurangan pasokan gas, terutama adalah industri keramik, kaca, dan baja.

"Dari tujuh sektor yang mendapat HGBT, itu sudah dikatakan bahwa kita di setiap linier, terutama yang keramik, kaca dan baja, pasti shortage (kekurangan gas)," katanya.

Padahal, Achmad menilai, sejatinya isu pasokan gas bumi bukan menjadi masalah jika alokasi, pemakaian, dan kebutuhan industri bisa ditata dengan baik. Dia menilai, lantaran diberlakukannya skema perseroan, maka pasokan gas untuk industri menjadi kurang merata.

"Kondisi supply (gas) sesungguhnya kalau mau dijalankan sungguh-sungguh seharusnya tidak menjadi masalah. Cuman, pemerintah ini melalui perusahaan gas negara ini kan masih ada mengambil sikap apa namanya, skema perseroan," paparnya.

Misalnya, dia mengatakan bahwa Kilang LNG Tangguh belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memproduksi gas dan justru lebih banyak melayani untuk produk ekspor.

"Nah sisanya kenapa nggak dipikirin untuk di Indonesianya? Itu yang bermasalah di mana posisi-posisi inilah yang menjadi keputusan politik yang harus dilakukan oleh pemerintah," tandasnya.

Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik pada 2024 tercatat mencapai 3.881 billion British thermal unit per day (bbtud). Jumlah tersebut turun 4,76% apabila dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar 4.075 bbtud.

Sementara itu, pemanfaatan gas bumi untuk ekspor tercatat mencapai 1.905 bbutd. Angka tersebut naik 6,19% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 1.794 bbtud.

"Nah 2024, domestik kita seperti ini sekarang. Jadi, antara ekspor dan domestik sekarang lebih banyak untuk domestik," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2024, Senin (3/2/2025).

Meskipun serapan gas saat ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, Bahlil berencana untuk menyetop ekspor gas pipa ke Singapura dan mengalihkannya untuk kebutuhan dalam negeri. Hal tersebut menyusul proyeksi kebutuhan gas domestik yang akan mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun ke depan.

"Ini yang ke Singapura ini ya? Ini yang cenderung kita akan mengalihkan ke Batam ya? Ini ekspor ke Singapura," kata Bahlil.

Berikut rincian serapan gas domestik pada 2024:

- 1.473 bbtud (40%) untuk kebutuhan industri

- 707 bbtud (19%) untuk kelistrikan

- 695 bbtud (19%) untuk LNG domestik

- 690 bbtud (19%) untuk pupuk

- 77 bbtud (2%) untuk LPG domestik

- 15,48 bbtud untuk gas perkotaan (1%), dan 3,95 bbtud untuk bahan bakar gas.

(wia)

Saksikan video di bawah ini: