Komersialisasi Nalar dalam Pusaran Hegemoni Intelektual

5 hours ago 6

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Setiap Mei, ritus peringatan Hari Pendidikan Nasional hadir kembali menyapa kita sebagai pengingat akan janji kemerdekaan melalui jalur intelektual. Namun, di balik seremonial yang megah dan jargon "Merdeka Belajar" yang riuh, terselip sebuah keresahan ontologis yang mendalam: apakah universitas kita masih menjadi kawah candradimuka pemikiran kritis, ataukah telah bergeser menjadi sekadar pabrik penyedia sekrup bagi mesin industri global?

Di tengah gegap gempita digitalisasi dan tuntutan pasar, pendidikan tinggi kita seolah kehilangan kompas moralnya, terjebak dalam disorientasi antara mencetak manusia merdeka atau memproduksi buruh berijazah yang patuh pada sistem.

Fenomena komersialisasi nalar ini bukan sekadar keresahan teoretis, melainkan memiliki dasar empiris yang nyata. Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2026 menunjukkan sebuah ironi yang mengkhawatirkan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk lulusan jenjang Diploma dan Sarjana justru menunjukkan tren yang lebih tinggi dibandingkan lulusan sekolah dasar, yakni berada di kisaran 8,4 persen.

Angka tersebut adalah tamparan keras bagi sistem pendidikan yang selama ini mendewakan keselarasan antara kampus dan dunia kerja. Ternyata, upaya "menjinakkan" kurikulum agar sesuai dengan selera industri tidak serta-merta menjamin keterserapan tenaga kerja.

Persoalannya lebih dalam dari sekadar statistik pengangguran. Kita sedang menyaksikan apa yang disebut sebagai komodifikasi pendidikan, di mana ilmu pengetahuan diukur berdasarkan nilai tukarnya di pasar, bukan nilai gunanya bagi kemanusiaan.

Kampus-kampus hari ini terjebak dalam obsesi peringkat dunia yang sering kali dicapai melalui prosedur administratif yang kering dan birokratis. Para dosen dipaksa menjadi "buruh kertas" yang berburu skor sitasi dan publikasi internasional demi akreditasi, sementara interaksi dialektis dengan mahasiswa di ruang kelas semakin terpinggirkan.

Di lain hal, pendidikan tinggi tidak lagi menjadi instrumen mobilitas vertikal bagi mereka yang papa, melainkan menjadi barang mewah yang harganya meningkat rata-rata 10 hingga 15 persen setiap tahunnya. Kenaikan ini jauh melampaui pertumbuhan pendapatan riil masyarakat, sehingga mahasiswa kini dipandang sebagai nasabah yang membeli masa depan dengan hutang atau cicilan panjang, bukan pembelajar yang sedang mencari kebenaran.

Pendidikan dalam Pusaran Geopolitik
Sebagai bangsa yang berada di pusaran geopolitik global, kita harus menyadari bahwa pendidikan telah menjadi medan tempur baru bagi kekuatan lunak atau soft power. Kita bisa melihat kontras yang tajam antara berbagai belahan dunia dalam memperlakukan institusi pendidikan mereka.

Di satu sisi, China melalui proyek strategis pendidikan tingginya telah berhasil mengawinkan inovasi teknologi dengan kepentingan nasional yang sangat ketat. Mereka mencetak ilmuwan dan teknokrat untuk memenangkan kompetisi supremasi global, memastikan bahwa setiap riset yang lahir dari universitas memiliki dampak langsung pada kedaulatan ekonomi dan militer mereka.

Di kutub lain, negara-negara Skandinavia seperti Finlandia tetap kukuh mempertahankan pendidikan sebagai barang publik yang bebas biaya. Mereka membuktikan bahwa kemajuan ekonomi sebuah bangsa tidak harus dicapai dengan memeras keringat mahasiswa, melainkan dengan memperkuat pondasi sosial dan riset dasar.

Sementara, Indonesia saat ini berada di persimpangan yang gamang dengan mencoba meniru model liberalisasi pendidikan Barat yang kompetitif, namun tanpa didukung oleh jaminan sosial dan pendanaan riset yang memadai. Data dari UNESCO memperkuat hal ini, di mana alokasi dana riset kita masih belum menyentuh angka 1 persen dari PDB.

Ketertinggalan ini memiliki dampak jangka panjang pada diplomasi intelektual kita. Ketika kampus kita hanya menjadi pengekor kurikulum global tanpa daya kritis, kita sebenarnya sedang melanggengkan kolonialisme epistemik. Akibatnya, generasi bangsa hanya menjadi konsumen teori dan teknologi milik bangsa lain, tanpa pernah mampu memproduksi pengetahuan yang berakar pada realitas sosiologis bangsa sendiri.

Jika universitas terus berperan sebagai agen penyalur kerja bagi korporasi asing, maka kedaulatan bangsa ini sedang dipertaruhkan di atas meja-meja kuliah yang steril dari gagasan kebangsaan.

Dari Literasi Menuju Pembebasan
Di sinilah kita perlu kembali pada sumur kearifan kita sendiri untuk memulihkan marwah pendidikan yang kian luruh. Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara, pernah menitipkan pesan abadi bahwa pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin.

Manusia merdeka adalah mereka yang tidak hidup terperintah, melainkan mampu berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan mengatur dirinya sendiri dengan tertib. Spirit ini adalah antitesis dari komersialisasi dan dehumanisasi pendidikan yang sedang kita hadapi saat ini.

Ki Hadjar menekankan bahwa kampus harus menjadi sebuah "Taman" juga sebuah ruang publik yang inklusif dan menyenangkan untuk menumbuhkan akal budi, bukan penjara administratif yang hanya sibuk dengan urusan akuntansi dan iuran kuliah tunggal. Literasi, dalam konteks ini, tidak boleh dimaknai hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis teks. Agenda literasi harus menjadi gerakan pembebasan nalar dari kungkungan pragmatisme.

Kita butuh para sarjana yang tidak hanya fasih menghitung algoritma atau menyusun laporan keuangan, tetapi juga memiliki kepekaan rasa untuk mengeja ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitarnya.

Sudah saatnya republik kita yang sebentar lagi berusia 81 tahun melakukan reorientasi radikal. Pemerintah harus hadir bukan sebagai mandor industri yang mendikte kurikulum, melainkan sebagai pelindung nalar kebenaran di universitas. Kita butuh kampus yang berani menjadi pusat kritik terhadap kekuasaan yang menyimpang dan pusat solusi bagi kemiskinan yang mendarah daging.

Di titik ini kita perlu perlu sejenak refleksi, bahwa martabat sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak lulusan yang diserap pasar, tetapi oleh seberapa tangguh akal budinya dalam menjaga api kebenaran tetap menyala di tengah kegelapan zaman.

(miq/miq)

Add