Jadi Calon Kuat Presiden Berikutnya, Wapres Ini Mau Dimakzulkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali menghadapi pengaduan pemakzulan baru pada Senin (2/2/2026) waktu setempat. Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan aktivis menuduh putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, korupsi, hingga kejahatan berat lainnya.

Sara Duterte, yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat dalam pemilihan presiden Filipina 2028, sebelumnya berhasil lolos dari upaya pemakzulan serupa tahun lalu. Kala itu, Mahkamah Agung membatalkan proses tersebut karena dinilai melanggar perlindungan konstitusional.

Menanggapi gugatan terbaru, pengacara Duterte menyatakan pihaknya tidak terkejut.

"Kami siap menghadapi tuduhan ini secara langsung melalui proses konstitusional yang tepat," ujar pengacara Sara Duterte, Michael Poa, dalam pernyataannya, seperti dikutip Reuters.

Pengaduan ini menjadi babak terbaru dalam dinamika politik Filipina yang kian memanas. Hubungan Sara Duterte dengan mantan sekutunya, Presiden Ferdinand Marcos Jr., disebut memburuk menjelang kontestasi politik berikutnya. Marcos tidak dapat mencalonkan diri kembali karena pembatasan masa jabatan, namun diperkirakan akan mendukung kandidat penerus guna mencegah Duterte meraih kursi presiden.

Pada hari yang sama, kelompok masyarakat sipil dan organisasi sayap kiri mengajukan dua pengaduan terpisah dengan dasar tuduhan serupa seperti tahun lalu. Tuduhan tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan dana publik, penyuapan dalam kontrak pemerintah, serta ancaman pembunuhan terhadap Presiden Marcos, Ibu Negara, dan mantan Ketua DPR yang juga sepupu presiden. Duterte juga dituding mengabaikan panggilan penyelidikan kongres.

Salah satu dokumen pengaduan menyebut, "Konstitusi tidak mengizinkan pengabaian kepercayaan publik yang sinis seperti itu. Konstitusi juga tidak membenarkan wakil presiden memperlakukan dana publik layaknya dana perang pribadi sambil menghalangi pengawasan."

Duterte sebelumnya telah membantah seluruh tuduhan tersebut.

Sementara itu, Presiden Marcos juga tengah menghadapi pengaduan pemakzulan terpisah di DPR. Kantor komunikasi presiden menegaskan pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses hukum terhadap wakil presiden.

"Kami menghormati supremasi hukum dan proses hukum yang adil. Presiden ingin memerangi korupsi sejauh mungkin, dan publik berhak mengetahui kebenaran," demikian pernyataan resmi istana.

Berbeda dengan tahun lalu, proses pemakzulan kali ini harus melewati prosedur tambahan sesuai putusan Mahkamah Agung. Selain itu, hasil pemilu paruh waktu sebelumnya membuat lebih banyak sekutu Duterte duduk di Senat, yang berperan sebagai juri dalam sidang pemakzulan.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]