Ini 20 Negara Kaya dan Jadi Impian Warga Dunia, RI Minggir!

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara-negara dengan perekonomian paling maju di dunia disebut-sebut sebagai negara "tier 1".

Terdapat beberapa karakteristik tertentu yang harus dimiliki suatu negara jika ingin masuk ke dalam daftar tier 1, seperti pendapatan yang tinggi, teknologi canggih, serta stabilitas politik.

Dengan keunggulan tersebut, negara-negara ini memainkan peran sebagai pusat perekonomian global. Negara yang masuk dalam daftar tier 1 biasanya menjadi pemimpin dalam berbagai sektor di tingkat global, baik dalam hal kesejahteraan maupun inovasi dan teknologi. Lebih lanjut, negara-negara ini bahkan mampu menentukan arah perekonomian dan dinamika sosial dunia.

Klasifikasi tier 1 kerap digunakan para pelaku pasar dan ekonom untuk mengelompokkan negara-negara dengan daya beli tinggi dan potensi bisnis yang besar. Negara tier 1 menjadi tujuan favorit investor untuk menanamkan modalnya karena memiliki daya beli yang bagus, pasar yang sangat kompetitif, dan regulasi yang mendukung kelancaran bisnis.

Namun, karena karakteristik perekonomian bersifat dinamis, maka daftar negara yang masuk dalam klasifikasi tier 1 juga berubah-ubah menyesuaikan kondisi perekonomian dunia.

Apa ciri utama negara tier 1?

Dalam segi kemakmuran, negara-negara tier 1 memiliki indikator perekonomian yang kuat. Ini tercermin dari produk domestik bruto (PDB) dan pendapatan nasional bruto (PNB) yang tinggi, serta sejumlah indikator kesejahteraan lainnya. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar penduduk negara-negara tersebut hidup dengan pendapatan tinggi dan standar hidup di atas rata-rata.

Negara-negara tier 1 juga unggul dalam berbagai bidang, mulai dari keuangan, teknologi, hingga kebudayaan. Dominasi dalam berbagai sektor membuat mereka memegang peranan penting dalam dinamika ekonomi global.

Di samping itu, stabilitas politik dan kerangka hukum yang kuat juga turut menjadi faktor kunci keberhasilan negara tier 1. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan di negara-negara ini dapat berjalan efektif dan efisien.

Hasilnya, infrastruktur solid yang dapat mendorong kemajuan inovasi dan teknologi. Selain itu, regulasi yang mendukung iklim investasi membuat negara-negara ini semakin menarik di mata pelaku bisnis internasional.

Siapa saja yang masuk dalam daftar negara Tier 1?

Negara-negara Eropa mendominasi daftar negara tier 1. Kekuatan utama negara-negara tersebut terletak pada perekonomiannya yang maju, terlihat dari nilai PDB yang tinggi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Sejumlah negara seperti Britania Raya dan Swiss bahkan memainkan peran sebagai pusat keuangan dunia. Selain itu, negara-negara ini juga unggul di bidang inovasi dan menjadi aktor utama di balik pesatnya perkembangan teknologi dunia.

Di samping Eropa, negara di kawasan Amerika Utara, yakni Amerika Serikat (AS) dan Kanada turut memainkan peran sentral dalam perekonomian global. Mata uang AS bahkan menjadi standar utama dalam perdagangan dan keuangan internasional.

Australia dan New Zealand turut melengkapi daftar negara tier 1. Sama seperti Eropa dan Amerika, keunggulan kedua negara ini ditopang oleh perekonomian yang maju dan iklim politik yang stabil.

Bagaimana posisi Indonesia jika dibandingkan dengan daftar tier 1?

Jika dilihat dari indikator perekonomian, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara yang masuk dalam daftar tier 1. PDB per kapita Indonesia bahkan masih berada jauh di bawah negara tier 1.

Melansir Bank Dunia, PDB per kapita Indonesia pada tahun 2024 hanya sekitar US$4.925 atau setara Rp81.700.825 (US$1=Rp16.589). Jika dibandingkan dengan batas bawah pun nilai tersebut masih sangat jauh. Misalnya, Spanyol yang memiliki PDB per kapita mencapai US$35.297 atau setara Rp585.541.933 pada tahun 2024.

Selain variabel ekonomi, Indonesia juga masih relatif tertinggal dalam berbagai bidang, mulai dari inovasi, teknologi, hingga pendidikan.

Di samping itu, kerangka regulasi Indonesia juga dinilai belum cukup memadai untuk mendukung pertumbuhan investasi dan bisnis. Proses perizinan yang berbelit, ketidakpastian hukum, serta tumpang tindih kebijakan antar instansi sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha.

(mae/mae)