Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Kuba menegaskan sistem politik dan masa jabatan presidennya tidak bisa menjadi bahan negosiasi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat. Sikap ini disampaikan di tengah laporan Washington ingin menggulingkan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel dari kekuasaan.
Wakil Menteri Luar Negeri Kuba Carlos Fernandez de Cossio menegaskan, Havana tidak akan membuka ruang kompromi terkait kepemimpinan nasional. Ia menyebut posisi presiden maupun pejabat lain di Kuba sepenuhnya berada di bawah kedaulatan negara dan tidak bisa dinegosiasikan dengan pihak asing.
"Saya dapat menegaskan secara kategoris bahwa sistem politik Kuba tidak dapat dinegosiasikan, dan tentu saja baik presiden maupun posisi pejabat mana pun di Kuba tidak dapat dinegosiasikan dengan Amerika Serikat," kata Wakil Menteri Luar Negeri Carlos Fernandez de Cossio dalam konferensi pers dikutip dari Reuters, Minggu (22/3/2026).
Pernyataan ini muncul setelah sejumlah media AS melaporkan pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menyiapkan skema kesepakatan ekonomi dengan Kuba. Dalam skenario tersebut, pelonggaran pembatasan perdagangan disebut akan disertai opsi untuk mendorong Diaz-Canel mundur dari jabatannya sebelum masa tugas berakhir.
Sebelumnya, Kuba mengonfirmasi telah membuka jalur pembicaraan dengan pemerintah AS. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, terutama akibat blokade minyak yang diberlakukan Washington, yang memperdalam krisis di negara berhaluan komunis tersebut.
Namun di saat yang sama, Presiden Diaz-Canel justru mengeluarkan nada yang lebih tegas. Ia memperingatkan, Kuba tengah bersiap menghadapi kemungkinan agresi dari Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, ia menegaskan negaranya tidak akan tinggal diam jika ada ancaman dari luar.
"Setiap agresor eksternal akan menghadapi perlawanan yang tidak dapat ditembus," tulis Diaz-Canel melalui media sosialnya.
Laporan lain menyebutkan, rencana AS terhadap Kuba disebut-sebut menyerupai pendekatan yang dilakukan di Venezuela. Dalam kasus tersebut, Washington tidak membentuk pemerintahan oposisi baru, tetapi bekerja sama dengan pemimpin sementara setelah Presiden Nicolas Maduro digulingkan.
Meski demikian, struktur kekuasaan di Kuba saat ini dinilai lebih tersebar dibanding era Fidel Castro. Otoritas tidak hanya terpusat pada presiden, tetapi juga melibatkan elite Partai Komunis, pejabat pemerintah, dan militer.
De Cossio sendiri tidak mengungkap detail lebih lanjut terkait lokasi maupun waktu pembicaraan bilateral tersebut. Namun ia memastikan ada sejumlah isu yang bisa dibahas bersama, termasuk hubungan perdagangan yang selama ini terhambat embargo ekonomi AS.
Selain itu, kedua negara juga memiliki klaim kompensasi yang belum terselesaikan. Kuba menuntut ganti rugi atas dampak embargo, sementara ribuan warga AS mengajukan klaim atas aset mereka yang dinasionalisasi setelah revolusi 1959.
"Ini adalah isu yang kompleks, tetapi bisa dibahas melalui dialog," ujar de Cossio.
(wur)
Add
as a preferred
source on Google
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5447158/original/073347100_1765949827-0L5A7521.JPG)
