Vale Minta Dukungan untuk Tambahan Kuota Produksi Nikel, Ini Kata DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI mendukung PT Vale Indonesia Tbk (INCO) untuk mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal itu dinilai penting untuk mendorong keberlanjutan operasi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) perusahaan tahun ini, khususnya apabila ada proyek smelter baru Vale mulai beroperasi tahun ini.

Dari simpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI hari ini, Senin (19/01/2026), Parlemen menyebut dapat memahami pengajuan tambahan kuota produksi INCO tahun ini. Apalagi, produksi bijih nikel yang sudah disetujui pemerintah saat ini baru sebesar 30% dari total rencana produksi yang sudah diajukan perusahaan pada RKAB 2026.

"Komisi XII DPR RI dapat memahami permohonan Dirut PT Vale Indonesia Tbk untuk mengajukan revisi RKAB 2026 kepada Kementerian ESDM RI sesuai dengan kebutuhan pabrik pengolahan dan komitmen lainnya," tulis simpulan RDP tersebut, Jakarta, Senin (19/01/2026).

Pada kesempatan ini, Direktur Utama INCO Bernardus Irmanto sempat mengatakan bahwa kuota 30% yang disetujui pemerintah itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan bijih nikel bagi proyek-proyek perusahaan. Pihaknya memiliki komitmen pasokan yang besar untuk tiga proyek hilirisasi utama yang sedang berjalan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

"Saat ini kami sudah memperoleh approval atau persetujuan atau pengesahan RKAB namun demikian kuota yang diberikan kepada PT Vale sekitar 30% dari apa yang kami minta. Kemungkinan besar tidak akan bisa memenuhi komitmen-komitmen kami terhadap pabrik-pabrik yang tadi saya jelaskan di atas," ungkap Bernardus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR tersebut.

Padahal menurutnya, kinerja produksi Vale sebenarnya sangat positif. Berdasarkan data hingga November 2025, produksi nickel matte dan penjualan bijih nikel perseroan berhasil melampaui target anggaran yang ditetapkan.

Tercatat, realisasi produksi bijih nikel perusahaan hingga November 2025 mencapai 12,80 juta ton dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 sebesar 16,60 juta ton. RKAP 2025 tersebut tercatat meningkat hingga 9% dibandingkan realisasi produksi bijih nikel tahun 2024 mencapai 15,20 juta ton.

Adapun produksi nickel matte, mencapai 66.848 ton hingga November 2025 meningkat 3% secara tahunan (year-on-year). Sepanjang tahun berjalan, total penjualan matte mencapai 67.351 ton, mencerminkan pertumbuhan sebesar 2% secara tahunan (yoy).

Perusahaan juga mencatat kemajuan signifikan dalam ekspansi kegiatan komersial tahun ini melalui keberhasilan penjualan bijih nikel saprolite dari wilayah Pomalaa dan Bahodopi. Hingga November 2025, total penjualan bijih nikel saprolite mencapai 1.905.740 wmt.

"Jadi mudah-mudahan kami PT Vale bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan revisi RKAB dan juga mendapatkan volume yang cukup untuk memenuhi komitmen terhadap partner dan juga komitmen terhadap pemegang saham kami," tambahnya.

Kebutuhan bijih nikel Vale juga diproyeksikan akan melonjak seiring dengan target penyelesaian proyek High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pomalaa dan Morowali yang dijadwalkan rampung secara mekanis (mechanical completion) pada tahun 2026.

Pihaknya memperhitungkan proyek Pomalaa saja membutuhkan suplai 21 juta ton limonite per tahun, sementara proyek Morowali membutuhkan sekitar 10,4 juta ton limonite.

Produksi Nikel RI Dipangkas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan memangkas produksi bijih nikel di tahun 2026 ini. Produksi bijih nikel akan disesuaikan dengan kebutuhan industri hilir di dalam negeri.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan, kemungkinan produksi bijih nikel pada tahun ini akan dipangkas menjadi sekitar 250-260 juta ton. Target tersebut turun dari RKAB 2025 yakni sebesar 379 juta ton.

"Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter. Kemungkinan sekitar 250-260 juta ton," kata Tri Winarno ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (14/1/2026).

Tri mengakui kebijakan pemangkasan produksi nikel merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mendorong kenaikan harga nikel. Terbukti setelah rencana akan diterapkan, harga nikel di pasar global sempat tembus US$ 18.000 per ton.

Ia mengungkapkan hingga saat ini, proses evaluasi RKAB masih berlangsung, seiring dengan penggunaan aplikasi baru. Namun secara umum, seluruh proses berjalan dengan baik, terlebih RKAB yang ada masih dapat digunakan hingga Maret.

"Tapi jangan dianggap ini membuat gangguan terhadap persen RKAB, itu nggak pas. Semua baik-baik saja. Kan sampai Maret juga kita bisa pakai," katanya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]