Top! Muak dengan Kejahatan, Presiden Penjarakan Penjahat 1.335 Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah El Salvador menjatuhkan hukuman penjara ekstrem kepada ratusan anggota geng kriminal, dengan sejumlah terpidana menerima vonis hingga ratusan bahkan lebih dari seribu tahun penjara. Melansir AFP, langkah ini menjadi bagian dari kampanye keras Presiden Nayib Bukele dalam memberantas kejahatan terorganisir di negara Amerika Tengah tersebut.

Kantor Kejaksaan Agung El Salvador menyatakan sebanyak 248 anggota geng jalanan Mara Salvatrucha (MS-13) telah dijatuhi apa yang disebut sebagai "hukuman teladan" atas berbagai kejahatan berat, termasuk 43 kasus pembunuhan dan 42 penghilangan paksa. Dalam unggahan di platform X, kejaksaan menyebut satu terpidana menerima hukuman hingga 1.335 tahun penjara sementara 10 lainnya divonis antara 463 hingga 958 tahun.

Namun, otoritas tidak merinci tanggal masing-masing vonis. Otoritas juga tidak memastikan apakah seluruh terdakwa menjalani proses persidangan secara penuh.

Sejak Maret 2022, Presiden Bukele memberlakukan status darurat nasional yang memungkinkan aparat menangkap tersangka tanpa surat perintah. Kebijakan ini diklaim berhasil menekan angka pembunuhan ke level terendah dalam sejarah El Salvador, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia.

Pemerintah menyebut lebih dari 90.000 orang telah ditahan sejak kebijakan tersebut diterapkan, meski sekitar 8.000 orang kemudian dibebaskan setelah dinyatakan tidak bersalah. Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia menyoroti dampak kebijakan itu terhadap warga sipil seperti Socorro Jurídico Humanitario misalnya, mencatat sedikitnya 454 orang meninggal dunia di dalam penjara sejak operasi penindakan dimulai.

Pemerintah El Salvador berdalih langkah keras tersebut diperlukan. Menurut otoritas, MS-13 dan geng rivalnya, Barrio 18, bertanggung jawab atas sekitar 200.000 kematian selama tiga dekade terakhir dan pernah menguasai hingga 80% wilayah negara. Kedua geng itu dikenal luas karena praktik pemerasan terhadap pelaku usaha.

"Mereka memeras para korban yang memiliki bisnis, menuntut sejumlah uang tertentu sebagai imbalan agar tidak melukai mereka," ujar Kantor Kejaksaan Agung. "Banyak orang terpaksa menutup bisnis mereka karena takut terhadap ancaman tersebut."

Meski demikian, kritik tetap mengemuka. Samuel Ramirez dari gerakan korban pelanggaran HAM MOVIR mempertanyakan legitimasi proses hukum yang dijalankan.

"Saya setuju dengan penerapan hukum kepada para penjahat, tetapi kami mempertanyakan apakah hukuman ini mengikuti proses hukum yang semestinya," kata Ramirez. "Sayangnya, tidak ada transparansi dalam proses peradilan."

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]