Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat suara soal kondisi panik untuk pembelian alias panic buying Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bangkok, Thailand. Bahlil menegaskan bahwa Indonesia memiliki aturan berbeda dengan negara lain, termasuk dengan negara tetangga.
Bahlil mengatakan, negara lain memiliki kebijakan tersendiri dan tidak bisa disamakan dengan kondisi di Indonesia. Adapun, terdapat dua jenis skema penjualan BBM di Indonesia, yakni BBM bersubsidi dan BBM non subsidi.
"Jangan menjadikan negara lain menjadi referensi. Ya negara kita punya baseline aturannya berbeda dengan negara yang di luar itu. Kita ada dua jenis BBM. Satu adalah BBM yang disubsidi oleh negara, satu adalah BBM yang harga pasar," tegas Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Bahlil menegaskan bahwa pasokan BBM dalam negeri aman, setidaknya hingga momentum Hari Raya Idulfitri tahun ini. Pemerintah sendiri akan mengendalikan harga jual BBM, khususnya BBM bersubsidi di dalam negeri.
"Pemerintah punya rasa perhatian besar terhadap kondisi masyarakat. Kita juga tidak pengin semua beban itu diserahkan kepada rakyat. Jadi insya Allah kita tidak akan memakai pakai pola-pola seperti negara lain yang kita juga tahu bahwa kebutuhan rakyat itu negara hadir," katanya.
Menjawab kondisi BBM setelah momentum Idulfitri alias setelah bulan Maret 2026 ini, Bahlil menyebutkan pemerintah telah memiliki strategi untuk mengamankan stok BBM, termasuk harganya.
"Strateginya setelah Maret pun sudah kita lakukan. Bagi yang penting adalah kita, stok semuanya harus ada, supaya tidak ada kelangkaan di Indonesia. Baik LPG, bensin, maupun solar," imbuhnya.
"Menyangkut harga, negara akan tetap hadir untuk subsidi. Tetap akan hadir. Berapa harga subsidinya, itu kita lihat perkembangan geopolitik," tandasnya.
Asal tahu saja, antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di pinggiran Bangkok, Thailand, pada Senin (16/3/2026). Para pengemudi berbondong-bondong mengisi solar menjelang berakhirnya kebijakan pembekuan harga bahan bakar yang diberlakukan pemerintah.
Bahkan, kemacetan lalu lintas terjadi akibat antrean yang mengular untuk mengisi bahan bakar kendaraan di luar sebuah SPBU. Kebijakan pembekuan harga solar tersebut telah diterapkan selama 15 hari sejak awal Maret.
Aturan itu dijadwalkan berakhir pada Senin, sehingga memicu lonjakan permintaan karena banyak pengemudi ingin mengisi bahan bakar sebelum kemungkinan harga naik.
Lonjakan permintaan membuat sejumlah SPBU mengalami kekurangan pasokan solar. Beberapa pengemudi bahkan harus mengantre cukup lama untuk mendapatkan bahan bakar.
"Kami kekurangan bahan bakar karena banyak orang datang untuk mengisi. Mereka datang dari mana-mana," kata Poonyaporn Kerdphokha, seorang pekerja SPBU berusia 31 tahun yang telah bekerja di tempat tersebut lebih dari 10 tahun.
Sementara itu, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi Phiphat Ratchakitprakarn mengatakan pemerintah akan memutuskan langkah selanjutnya terkait penyesuaian harga solar setelah kebijakan pembekuan tersebut berakhir.
(wia)
Addsource on Google

















































