Soal Kepolisian Bakal Selidiki Saham Gorengan, Ini Kata OJK

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait Bareskrim Polri yang berencana akan menyelidiki unsur pidana terkait isu saham gorengan. Hal itu menyusul Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkit dugaan adanya saham gorengan saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok.

Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) yang baru Hasan Fawzi mengatakan, OJK belum menerima laporan dari Bareskrim Polri terkait hal tersebut. Namun pihaknya mengapresiasi peran aparat penegak hukum.

"Belum, sama sekali belum. Tapi kami tentu menghormati seandainya aparat penegak hukum melakukan hal tersebut," ujarnya saat ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin (2/2/2026).

Hasan berharap, tindakan penyidikan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami berharap tentu dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," ungkapnya.

Sebagai informasi, mengutip detik, Bareskrim Polri berencana mendalami indikasi pidana di balik anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan 28 hingga 29 Januari kemarin. Indikasi pidana dalam hal ini mencakup aksi manipulasi harga atau saham gorengan.

Sebelumnya, Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan, kepolisian akan menyelidiki unsur pidana terkait isu saham gorengan tersebut.

"Pasti. Saat ini pun penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas beberapa perkara serupa," ucapnya.

Ade mencontohkan salah satu kasus terkait saham yang ditangani Bareskrim, yakni penyidikan terhadap Direktur PT Multi Makmur Lemindo, Junaedi, dan eks Kanit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan tercatat 2 Divisi PP1 PT BEI, Mugi Bayu.

Dia mengatakan kasus tersebut telah inkrah. Dia mengatakan keduanya divonis melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 huruf C UU 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan putusan masing masing pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp 2 miliar.

"Kami jamin penyidikan atas perkara a quo akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]