Siapa Pemilik Greenland Sebenarnya dan Mengapa Trump Ingin Ambil Alih?

Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk "mengambil alih" Greenland kembali memicu ketegangan geopolitik global. Klaim Trump bahwa AS "membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional" ditolak tegas oleh Denmark, sekutu NATO, serta pemerintah dan rakyat Greenland sendiri.

Lantas, siapa sebenarnya pemilik Greenland, dan mengapa pulau es raksasa itu begitu diincar Washington?

Greenland adalah pulau terbesar di dunia yang bukan benua, terletak di kawasan Arktik dan secara geografis masuk Amerika Utara. Meski demikian, wilayah ini telah berada di bawah kendali Denmark selama hampir 300 tahun.

Saat ini status pulau itu adalah wilayah semi-otonom dalam Kerajaan Denmark, dengan pemerintahan sendiri untuk urusan domestik. Sementara kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap dipegang Kopenhagen.

"Greenland adalah milik rakyatnya, dan hanya Denmark serta Greenland yang dapat memutuskan masa depan hubungan mereka," demikian pernyataan bersama para pemimpin Eropa, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, dan Denmark, dikutip Rabu (7/1/2026).

Minat AS Terhadap Greenland

Greenland juga berada di jalur strategis Celah GIUK (Greenland-Islandia-Inggris), titik vital NATO untuk memantau pergerakan angkatan laut Rusia di Atlantik Utara. Ketegangan meningkat seiring mencairnya es Arktik akibat perubahan iklim, yang membuka rute pelayaran baru dan akses ke sumber daya alam, mineral bernilai tinggi.

Namun Trump acapkali menegaskan alasannya bukan mineral. "Kita membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional," katanya, seraya menuding kawasan itu "dipenuhi kapal-kapal Rusia dan China".

Meski demikian, para analis menilai faktor ekonomi memang tetap signifikan. Greenland menyimpan cadangan mineral langka, uranium, dan bijih besi, komponen penting industri teknologi dan transisi energi yang selama ini didominasi China dalam rantai pasok global.

Mendapat Penolakan Keras

Sementara itu, gagasan aneksasi AS menuai penolakan keras. Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen menyebutnya sebagai "fantasi".

"Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi sindiran aneksasi. Kami terbuka untuk dialog, tapi harus menghormati hukum internasional," ujarnya.

Sentimen publik di Greenland juga jelas. Mayoritas warga, yang berjumlah sekitar 56.000 jiwa dan sebagian besar suku Inuit, mendukung kemerdekaan dari Denmark dalam jangka panjang, tetapi menolak menjadi bagian dari AS.

"Ini ide yang sangat berbahaya. Kami diperlakukan seperti barang yang bisa dibeli," kata Aleqa Hammond, mantan perdana menteri Greenland.

Reaksi NATO

Bagi NATO, wacana Trump dinilai berisiko memecah aliansi. PM Denmark Mette Frederiksen bahkan memperingatkan bahwa upaya sepihak atas Greenland dapat "mengakhiri NATO".

Dengan posisi strategis, kepentingan militer, dan kekayaan sumber daya, Greenland memang menjadi rebutan pengaruh di Arktik. Namun secara hukum dan politik, pulau itu tetap berada di bawah kedaulatan Denmark dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Greenland, bukan komoditas yang bisa diambil alih sepihak, bahkan oleh kekuatan sebesar Amerika Serikat.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]