Potret Korsel Genting: Ratusan Polisi Bersiaga, AS-Rusia-China Warning

Petugas polisi berjaga di depan Mahkamah Konstitusi, Korea Selatan (Korsel), Kamis. Ratusan polisi disiagakan untuk menghalau pendemo yang bersiap berunjuk rasa menuntut Presiden Korsel yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol, mengundurkan diri, di dekat Gwanghwamun, Istana Gyeongbok, Seoul. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Nasib kepresidenan Korsel bergantung pada Mahkamah Konstitusi Jumat (4/4/2025) ini. Lembaga itu akan memutuskan apakah akan menegakkan pemakzulan Yoon Suk Yeol atas deklarasi darurat militer yang membawa bencana atau mengembalikannya ke tampuk kekuasaan. Setidaknya enam dari delapan hakim Mahkamah Konstitusi harus memberikan suara untuk mencopot Yoon. Jika tidak, ia akan dipulihkan jabatannya. Jika dicopot, ia akan menjadi pemimpin Korea Selatan kedua yang dimakzulkan oleh pengadilan setelah Park Geun-hye pada tahun 2017. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Mengutip Associated Press News, pada pertemuan tingkat menteri tentang keamanan menjelang putusan bersejarah tersebut, penjabat Presiden Han Duck-soo mengatakan bahwa ia meminta para politisi untuk tidak membuat komentar apa pun yang dapat memicu kekerasan. Dirinya pun meminta semua warga tetap tenang dan menjaga ketertiban. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Mengutip AFP, polisi telah meningkatkan keamanan, dan berencana untuk mengerahkan kapasitas maksimum pada hari Jumat untuk mencegah kerusuhan.
Kedutaan besar termasuk Amerika Serikat (AS), Prancis, Rusia, dan China telah memperingatkan warga negara untuk menghindari pertemuan massal sehubungan dengan putusan hari Jumat ini. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Korsel telah menghabiskan empat bulan sejak Yoon mengumumkan darurat militer tanpa kepala negara yang efektif, karena oposisi memakzulkan pengganti Yoon. Kekosongan kepemimpinan terjadi selama serangkaian krisis dan hambatan, termasuk bencana penerbangan dan kebakaran hutan paling mematikan dalam sejarah negara itu. Minggu ini, Korsel pun dikenai tarif 25 persen atas ekspor ke sekutu utamanya, AS, setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pungutan timbal balik global. (AP Photo/Ahn Young-joon)

"Sejak Desember, Korea Selatan telah "lumpuh sebagian -- tidak memiliki presiden yang sah dan telah ditantang oleh bencana alam dan bencana politik yang disebut Trump," kata Vladimir Tikhonov, profesor Studi Korea di Universitas Oslo, kepada AFP. (AP Photo/Ahn Young-joon)