Pergantian Menkeu Bikin Geger, Sosok Purbaya Jadi Andalan

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perombakan (reshuffle) kabinet pertamanya pada hari Senin, 8 September 2025. Reshuffle ini menjadi sorotan, karena nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masuk di antara pejabat tinggi yang diganti.

Setelah 17 tahun menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani pun dicopot dari jabatannya. Secara resmi, melalui Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025, Prabowo pun mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan pada hari itu.

Pergantian ini terjadi tak lama setelah demonstrasi besar berbuntut pada kerusuhan hingga penjarahan rumah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Setelah penjarahan di rumahnya, beredar kabar bahwa Sri Mulyani sempat mendatangi Presiden Prabowo Subianto untuk meminta mundur dari jabatannya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengemukakan digantinya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan RI merupakan hak Prerogatif Presiden.

"Jadi bapak presiden selaku Kepala Negara dan Pemerintahan kita semua paham beliau memiliki hak prerogatif, atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi," jawab Prasetyo ketika ditanya wartawan terkait ihwal pergantian Sri Mulyani, apakah karena dicopot atau memilih mundur.

Purbaya saat itu masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dia mengaku kaget karena baru tahu ditunjuk menjadi Menkeu saat 3,5 jam sebelum pelantikan.

"Ini kan kagetan juga tadi saya dikasih tau baru mungkin jam 12.30 WIB, saya pikir saya ditipu, saya cek nomornya telepon bener apa nggak, ternyata betulan," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Dia pun merasa tidak ada tanda-tanda akan ditunjuk menjadi Menkeu. Namun, dia mengaku kerap diajak diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait sektor perekonomian. Seraya berkelakar, dia menjawab mungkin dirinya diminta menjadi Menteri Keuangan karena terlihat jago.

"Mungkin kelihatannya saya cukup jago. Tapi (diskusi) khusus nggak ada, beberapa kali aja, tapi nggak baru-baru ini," ujarnya.

Serah terima jabatan (Sertijab) dengan Sri Mulyani pun dilakukan pada 9 September 2025. Dalam Sertijab, Sri Mulyani dia mengucapkan selamat bertugas kepada Menkeu Purbaya. Dia juga meminta maaf atas kekurangan dalam kepemimpinannya selama ini.

"Tidak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kekhilafan," kata Sri Mulyani dalam pidato perpisahannya.

Menkeu Koboi Pilihan Prabowo

Sejak hari pertama menjadi Menkeu, Purbaya tampak jelas berbeda dengan pendahulunya. Dalam Rapat Kerja perdananya dengan Komisi XI DPR, dia mengakui dirinya kerap memiliki gaya bicara bebas seperti 'koboi'.

Dia pun berjanji akan berupaya untuk mengubah gaya bicaranya itu agar tak lagi menuai polemik

"Ini kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, biasanya sebagai LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Kalau waktu Ketua LPS saya katanya ngomongnya agak koboi, sekarang nggak boleh lagi," ujarnya (10/9/2025).

Dalam kurun waktu singkat, sang 'Menkeu Koboi' banyak melakukan geberakan besar. Berikut ini daftar gebrakan 1 bulan Purbaya:

1. Menyalurkan Dana Pemerintah Rp200 Triliun untuk Menggerakkan Ekonomi

Kebijakan pertama sekaligus paling fenomenal dari Purbaya adalah menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara (Himbara). Langkah ini dilakukan pada 12 September 2025 melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

Tujuannya jelas, guna meningkatkan peredaran uang primer (M0) di perekonomian agar likuiditas meningkat dan perbankan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif.

Menurut Purbaya, selama ini dana pemerintah di BI hanya diam dan tidak bisa diakses oleh perbankan. Akibatnya sistem keuangan dalam negeri kering, ekonomi melambat, dan masyarakat kesulitan mencari pekerjaan.

Kelima bank penerima dana tersebut adalah:

• Bank Rakyat Indonesia (BRI) - Rp55 triliun

• Bank Negara Indonesia (BNI) - Rp55 triliun

• Bank Mandiri (BMRI) - Rp55 triliun

• Bank Tabungan Negara (BTN) - Rp25 triliun

• Bank Syariah Indonesia (BSI) - Rp10 triliun

Menurut data Kemenkeu, kebijakan ini telah menunjukkan hasil positif. Peredaran uang primer (base money) meningkat hingga 13,5% pada September 2025, menandakan kebijakan tersebut berhasil mendorong likuiditas dan aktivitas ekonomi.

2. Memburu 200 Penunggak Pajak Besar

Langkah tegas juga diambil Purbaya di bidang perpajakan. Ia mengumumkan bahwa pemerintah telah mengantongi daftar 200 penunggak pajak besar dengan nilai tunggakan sekitar Rp50-60 triliun.

"Kita punya list 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht. Kita akan kejar dan eksekusi. Mereka tidak akan bisa lari," tegas Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Langkah penagihan aktif tersebut mulai membuahkan hasil. Hingga 14 Oktober 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan telah berhasil menagih Rp7,21 triliun dari total tunggakan yang ada.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan, proses penagihan akan terus dipercepat melalui kerja sama lintas lembaga agar penerimaan negara dapat optimal tanpa perlu menaikkan tarif pajak baru.

3. Tidak Naikkan Cukai Rokok pada 2026

Kebijakan populer lain yang diumumkan Purbaya adalah menunda kenaikan tarif cukai rokok pada tahun fiskal 2026.

Keputusan ini diambil setelah ia berdialog dengan perwakilan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) dan sejumlah produsen besar seperti Gudang Garam, Djarum, dan Wismilak pada Jumat (26/9/2025).

Keputusan tersebut disambut positif oleh industri rokok, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan lapangan kerja di sektor tembakau.

4. Kaji Penurunan PPN

Tak hanya menahan kenaikan cukai, Purbaya juga membuka peluang menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini berada di level 11%.

Menurutnya, langkah itu akan dikaji berdasarkan kondisi penerimaan negara dan laju pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

"Kita lihat dulu akhir tahun nanti. Kalau penerimaan cukup dan ekonomi masih lesu, tidak menutup kemungkinan PPN bisa kita turunkan," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta (12/10/2025).

Kebijakan ini mencerminkan pendekatan fiskal yang adaptif, guna menyeimbangkan kebutuhan penerimaan negara dengan upaya menjaga konsumsi masyarakat dan daya beli rumah tangga.

5. Hapus Utang Warga di Bawah Rp1 Juta demi Akses KPR

Salah satu kebijakan yang paling menyentuh masyarakat adalah rencana penghapusan utang macet di bawah Rp1 juta milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Langkah ini bertujuan agar MBR tetap dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, meskipun sebelumnya terhalang oleh catatan buruk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Ia juga berencana bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan langkah ini dapat dijalankan secara legal dan aman bagi sistem keuangan.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang menilai bahwa penghapusan utang kecil dapat memperlancar program perumahan rakyat dan meningkatkan penyerapan anggaran di sektor tersebut.

6. Lapor Pak Purbaya!

Purbaya akhirnya merealisasikan janjinya. Dia membuat kanal pelaporan layanan pegawai pajak dan bea cukai yang dibuka untuk masyarakat. Kanal ini dinamakan "Lapor Pak Purbaya". Sejak diluncurkan 15 Oktober 2025, kanal laporan melalui whatsapp (WA) telah menerima 15.933 aduan setelah dua hari beroperasi secara penuh.

Dari aduan sebanyak 15.933 itu, yang baru selesai tahap verifikasi WA sebanyak 2.648. Terdiri dari Kategori Aduan sebanyak 189 dan Kategori Non Aduan 2.459. Sisanya sedang proses verifikasi WA sebanyak 13.285.

"Yang ucapin selamat ada 2.459 ya, muji-mujilah, lumayan lah. Sisanya 13.285 sedang diverifikasi dan ini ada 10 yang sudah mau dikerjakan ya," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (15/10/2025).

Kepada media, Purbaya membacakan setidaknya 5 laporan yang telah disortir oleh staf khususnya. Salah satu yang mendapat sorotan adalah kasus pertama terkait dengan laporan para pegawai bea cukai yang kerap kedapatan nongkrong di Starbucks membicarakan bisnis pribadi.

Dalam laporan yang dibacakan Purbaya, disebutkan bahwa pelapor melihat petugas Bea Cukai yang tiap harinya nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop. Petugas itu disebut meeting dengan banyak orang lain sesama petugas Bea Cukai dan aparat lain berbaju preman seharian.

Pembicaraan mereka kata si pelapor selalu tentang bisnis, seperti mengamankan aset, hingga pembicaraan mengenai perolehan kiriman mobil baru yang belum tahu cara jualnya. Pelapor kata Purbaya adalah seorang wiraswasta yang risih melihat aparat bea cukai kerap bergerombol, ngobrol keras-keras seharian dengan baju dinas Bea Cukai.

"Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya, alamatnya lengkap, jadi pasti bisa kita kejar," ucap Purbaya.

"Di mana pun kita kejar ya. Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak masih ini di bawah seperti ini. artinya mereka enggak peduli, dianggapnya saya main-main," tegasnya.

Purbaya memastikan, mulai Senin pekan depan, bila ia melihat masih ada pegawai Bea Cukai berseragam resmi masih kedapatan berperilaku seperti itu akan ia pecat.

"Walaupun katanya pecat pegawai negeri susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks, berpakaian seragam, gak kira-kira," ungkap Purbaya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Gantikan Sri Mulyani, Potret Purbaya Dilantik Jadi Menteri Keuangan RI