Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan tutup (shutdown) jika tidak ada kesepakatan anggaran. Hal ini disampaikan Presiden AS Donald Trump, Kamis malam waktu setempat.
Ya, Gedung Putih meningkatkan taruhan dalam perseteruan dengan oposisinya Partai Demokrat. Pemerintahan Trump sendiri berasal dari Partai Republik.
Trump dan Kongres Demokrat kini sedang dalam pertarungan sengit untuk menyepakati rencana pengeluaran menjelang tenggat waktu persetujuan anggaran fiskal, 30 September. Jika tidak dihalau keras oleh Demokrat, Trump mengancam pemecatan massal pekerja di pemerintahan federal.
"Bisa jadi, ya," kata Trump kepada wartawan ketika ditanya di Ruang Oval, Gedung Putih, dikutip AFP, Jumat (26/9/2025).
"Karena Demokrat gila, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan," klaim Trump lagi.
Sebenarnya, Gedung Putih memang sudah memerintahkan lembaga-lembaga pemerintah untuk bersiap menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam memo yang diperoleh oleh AFP, Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) Gedung Putih memberitahu lembaga-lembaga federal untuk "menggunakan kesempatan ini untuk mempertimbangkan pemberitahuan Pengurangan Tenaga Kerja (Reduction in Force/RIF) untuk semua karyawan".
Langkah ini akan menambah beban bagi pekerja pemerintah. Perlu diketahui, sebelumnya, pemecatan skala besar juga dilakukan oleh Department of Government Efficiency (DOGE) milik taipan Elon Musk awal tahun ini.
Pembahasan anggaran fiskal Kongres AS terbentur rencana pemotongan pengeluaran dan subsidi perawatan kesehatan. Demokrat meminta pencabutan dua klausul itu.
"Kami tidak akan diintimidasi," katanya kepada wartawan, menggambarkan kepala OMB Russ Vought sebagai "benar-benar dan sepenuhnya di luar kendali".
"Pemerintahan Trump telah memperjelas niat mereka: Mereka ingin terus memecat pegawai negeri yang merupakan pembayar pajak Amerika yang bekerja keras."
Jika shutdown terjadi, hal ini akan menyebabkan operasi non-esensial terhenti dan ratusan ribu pegawai negeri untuk sementara waktu tidak menerima gaji. Memo Gedung Putih juga memerintahkan lembaga-lembaga untuk menyerahkan usulan rencana pengurangan staf, dan untuk memberitahu karyawan.
Memo tersebut menyalahkan "tuntutan gila" oleh Demokrat dan menuduh mereka melanggar apa yang disebutnya sebagai tren 10 tahun "kesepakatan bipartisan untuk menghindari penutupan pada waktu yang sama setiap tahun". Pertarungan seperti ini selalu terjadi setiap tahun di perpolitikan AS.
Dengan konsep dua kamar, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dikuasai Republik telah mengetok RUU pendanaan sementara pekan lalu. Namun hal ini harus dibahas di Kongres, di mana Demokrat solid menentangnya.
Sebenarnya Republik memegang mayoritas tipis di kedua kamar baik DPR maupun Kongres. Tapi aturan AS mengharuskan dukungan dari oposisi.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Breaking: Pemerintah AS Beri Warning ke Warga Amerika di Seluruh Dunia
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5238612/original/019604600_1748748274-photo-grid__70_.jpg)
