Mendag Budi Janji RI Tak Akan Jadi "Jalur Tikus" Barang China ke AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara soal kekhawatiran membanjirnya barang-barang transhipment atau alih muatan dari China ke Indonesia. Fenomena ini menjadi sorotan seiring adanya penundaan pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) selama 90 hari sejak 9 April 2025.

Menurut Budi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menyiapkan langkah antisipasi agar Indonesia tidak menjadi "jalur tikus" bagi produk asing yang ingin menghindari beban tarif AS.

"Jadi itu sudah kita antisipasi, ini kan mungkin dampak dari kebijakan Trump. Sudah kita antisipasi dan kita juga sudah sampaikan kepada pelaku usaha dan mereka juga tidak akan melakukan," kata Budi kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Adapun untuk memperkuat pengawasan, Kemendag akan mengandalkan kontrol ketat melalui Surat Keterangan Asal (SKA) yang menjadi bukti asal barang ekspor. Menurut Budi, pengaturan soal ini memang tidak tercantum dalam Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, tetapi lewat sistem pengelolaan SKA.

"Makanya nanti kita akan melakukan penertiban atau kontrol melalui SKA. Kita bisa mengontrol melalui itu," ujarnya.

"Itu bukan di Permendag 8/2024 pengaturannya, tidak di situ. Kan otomatis dengan pengaturan itu ada di kebijakan barang negeri tapi bukan di Permendag 8/2024. Kan ada pengaturan di SKA-nya," sambung Budi.

Sebelumnya, pelaku industri tekstil nasional sudah menyuarakan keresahan atas potensi membludaknya barang transhipment akibat jeda tarif ini. Ketua Umum Asosiasi Produsen Benang dan Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta memperingatkan pemerintah agar waspada.

"Hal paling penting yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga pasar domestik," kata Redma kepada CNBC Indonesia, Kamis (24/4/2025).

Ia memprediksi arus barang dari China dan Vietnam akan semakin deras masuk ke Indonesia, sehingga pengendalian impor dan pengetatan prosedur ekspor harus segera diperkuat. Redma juga mengingatkan pentingnya pembenahan SKA agar Indonesia tidak terseret dalam praktik curang transhipment.

"Jika dibiarkan, maka dapat dipastikan akan terjadi lonjakan ekspor kita ke Amerika yang berasal dari barang transhipment, sehingga defisit perdagangan AS akan makin melebar namun tidak dinikmati oleh produsen Indonesia," jelas Redma.

Bahkan, Redma mewanti-wanti risiko lebih besar jika praktik ini tak segera dibereskan, yakni Amerika Serikat bisa saja kembali mengenakan tarif tinggi terhadap produk asal Indonesia.

(dce)

Next Article Mendag Mau Evaluasi Peraturan yang Dianggap Menyiksa Industri Tekstil