Bos Keramik Curhat: Maju Mundur Kena!

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto menilai ketidakpastian pasokan gas dan tingginya biaya tambahan atau harga regasifikasi gas alam cair (LNG) berpotensi merusak iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia.

Edy mengatakan bahwa tingkat utilisasi industri keramik pada kuartal pertama 2025 telah menunjukkan perbaikan. Pertumbuhannya meningkat ke level 75% dibanding rata-rata tahun 2024 yang berada di level 65%.

Bahkan, di awal 2025 pihaknya memproyeksikan utilisasi bisa mencapai 85%, berkat dukungan kebijakan pemerintah seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), PMK Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan pemberlakuan SNI wajib untuk produk keramik.

"Namun dengan gangguan supply gas membuat posisi Industri keramik "Maju Mundur Kena"," kata Edy kepada CNBC Indonesia Kamis (8/5/2025).

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri sebesar US$ 6,5-7 per MMBTU. Meski demikian, realisasi di lapangan, industri harus membayar gas hingga US$ 16,77 per MMBTU karena harus menggunakan gas alam cair atau LNG.

Edy menyebut, sepanjang Januari hingga April 2025 penerapan kebijakan ini tidak berjalan sesuai harapan industri keramik. Pasalnya, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menerapkan besaran persentase Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) yang semakin menurun.

Misalnya saja, di Jawa bagian barat AGIT hanya sebesar 65,3%, sementara di Jawa bagian timur 48,8%. Hal ini membuat industri harus memproduksi dengan rata-rata biaya gas hingga di atas US$ 8 per MMBTU, atau sekitar 15% lebih mahal.

"Kehadiran Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM sangat dibutuhkan untuk menengahi masalah defisit pasokan gas karena industri tidak mungkin bertumbuh tanpa kelancaran pasokan gas dan industri tidak mungkin bisa bertahan hidup dengan harga regasifikasi gas US$ 16,77 per MMBTU yang dikenakan oleh PGN," kata Edy.

(wia)

Next Article Cegah Kekurangan Gas, Ekspor LNG Bakal Dialihkan ke Domestik