Memacu Inovasi Layanan Publik dengan Hyperscale Cloud

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Laju teknologi, terlebih dengan hadirnya teknologi artificial intelligence (AI), turut mendorong digitalisasi layanan publik. Menurut studi, digitalisasi menghemat hingga 50% waktu pelayanan publik, berpotensi bermanfaat besar bagi masyarakat.

Program seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), misalnya, mulai mempercepat layanan administrasi, kesehatan, dan layanan publik lainnya di Indonesia. Namun, pertanyaan muncul: bagaimana kita menghadirkan layanan publik yang inovatif sekaligus aman dalam aplikasi layanan pemerintah?

Di Indonesia dan banyak negara, keamanan dan kedaulatan data menjadi prioritas transformasi digital. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya keamanan siber dan pelindungan data pribadi sebagai bagian dari program prioritasnya. Regulasi seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga membantu memastikan data terlindungi dalam yurisdiksi nasional.

Namun, regulasi saja tidak cukup. Ekosistem digital yang terpercaya membutuhkan kebijakan tepat, infrastruktur tangguh, dan pendekatan keamanan menyeluruh.

Menjaga Kedaulatan Data Tanpa Menghambat Inovasi
Dalam mendigitalisasi layanan publik, pemerintah mengelola informasi dalam jumlah besar. Registrasi tanah, sistem kesehatan, hingga data perpajakan dan administrasi kependudukan, misalnya, membutuhkan pelindungan berlapis, baik saat data disimpan maupun diproses.

Di sinilah teknologi cloud for sovereignty dan confidential computing berperan. Cloud for Sovereignty, seperti yang dihadirkan Microsoft, merupakan solusi cloud yang memberikan kontrol lebih kepada pemerintah dan organisasi atas data mereka, termasuk aspek lokasi penyimpanan dan pengaturan akses data, untuk memenuhi persyaratan utama dalam kedaulatan data.

Salah satu landasan teknologi yang membangun Cloud for Sovereignty adalah confidential computing. Teknologi ini memastikan data terenkripsi di seluruh siklus hidupnya, termasuk saat diproses-mencegah akses atau modifikasi tidak sah terhadap suatu data.

Sejumlah solusi, seperti Azure confidential computing, telah memungkinkan instansi pemerintah untuk mengelola beban kerja yang paling sensitif tanpa mengorbankan performa atau kepatuhan regulasi.

Berbeda dengan infrastruktur cloud biasa, hyperscale cloud region mampu menangani beban kerja besar dan kompleks dengan skalabilitas ekstrem, yang diperlukan untuk memungkinkan performa teknologi maju seperti cloud for sovereignty dan confidential computing.

Berkat jaringan datacenter global yang saling terhubung dengan aman, peluang kolaborasi pemerintah, akademisi, dan sektor swasta lintas negara dalam pemanfaatan cloud dan AI untuk layanan publik yang efisien dan inklusif semakin terbuka. Peluang ini dapat diwujudkan sembari tetap mematuhi regulasi yang mengharuskan sejumlah data disimpan serta diproses di dalam negeri.

Selain skala dan kolaborasi, ketahanan digital juga krusial. Dengan jaringan datacenter di berbagai lokasi, hyperscale cloud memastikan bahwa layanan publik esensial tetap berjalan bahkan saat terjadi bencana atau gangguan teknis.

Itulah sebabnya, peluang pertumbuhan industri datacenter Indonesia begitu menjanjikan. Investasi di industri ini bukan sekadar investasi teknologi, tetapi langkah strategis untuk memastikan bahwa transformasi digital tetap berkelanjutan.

Menata Masa Depan Layanan Publik Digital: Inovasi, Kolaborasi, dan Kepemimpinan
Transformasi, inovasi, dan kedaulatan digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tugasnya kini adalah memastikan efektivitas dalam layanan publik sambil membangun ekosistem yang transparan dan berkelanjutan-di mana semua pihak dapat berkontribusi dan berkembang.

Untuk itu, terdapat sejumlah komponen penting:
(1) Strategi cloud nasional dan kebijakan cloud-first,
(2) Kerangka klasifikasi data yang cocok dengan era digital,
(3) Pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan, serta
(4) Budaya digital dan peningkatan keterampilan teknologi.

Sebagai penutup, prinsip utama yang perlu dibangun adalah "Being Digital", bukan "Doing Digital". Melalui prinsip ini, digitalisasi pemerintah menjadi lebih esensial dan memberikan dampak terbaik, baik dari sisi transformasi pelayanan, maupun kualitas layanan yang diberikan.

(miq/miq)