Gebrakan Trump: Kritik Israel di Sosmed, Pemohon Visa AS Bisa Ditolak!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak henti-hentinya memberikan kebijakan baru dalam kepemimpinan kedua kalinya atau yang biasa disebut Trump 2.0.

Terbaru, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah memerintahkan para diplomat Amerika untuk meneliti aktivitas media sosial dari beberapa pemohon visa tertentu yang diduga mengkritik AS dan Israel.

Melansir laman Anadolu Agency, perintah tersebut mengamanatkan bahwa petugas konsuler merujuk pemohon visa pelajar dan pengunjung pertukaran ke "unit pencegahan penipuan" untuk mandatori pemeriksaan media sosial.

Perintah tersebut mengikuti serangkaian tindakan eksekutif oleh Presiden Donald Trump yang bertujuan untuk mendeportasi warga negara asing yang dianggap memiliki sikap "bermusuhan"terhadap AS.

Termasuk tindakan keras terhadap apa yang disebutnya antisemitisme, yang menyebabkan deportasi mahasiswa asing yang berpartisipasi dalam protes kampus pro-Palestina.

Perintah tersebut ditujukan untuk menolak pelamar yang telah menyatakan dukungan untuk Palestina selama serangan brutal Israel. Pemohon dapat ditolak visanya jika perilaku atau aktivitas daring mereka mencerminkan "sikap bermusuhan terhadap warga negara AS atau budaya AS, termasuk pemerintah, lembaga, atau prinsip dasar."

Rubio telah secara agresif menegakkan kebijakan tersebut. Menteri Trump tersebut telah mencabut lebih dari 300 visa, banyak diantaranya milik mahasiswa.

"Kami memberi Anda visa untuk datang dan belajar serta memperoleh gelar, bukan untuk menjadi aktivis sosial yang merusak kampus universitas kami," ujar Marco Rubio, dikutip dari Anadolu Agency, Kamis (3/4/2025).

"Jika Anda berbohong kepada kami dan memperoleh visa lalu memasuki Amerika Serikat, dan dengan visa tersebut berpartisipasi dalam kegiatan semacam itu, kami akan mencabut visa Anda," tambahnya.

Arahan tersebut telah menyebabkan penahanan dan deportasi sejumlah warga negara asing.

(wia)

Next Article Mengenal Donald Trump Lebih Dalam, Si 'Houdini' Politik AS