Ekonomi RI Terburuk Sejak Covid, Pemerintah Bakal Jor-joran Belanja

Jakarta, CNBC Indonesia - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 yang hanya tumbuh 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy) membuat pemerintah berencana jor-joran menganggarkan anggaran belanja negara mulai kuartal II-2025.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 ini pun jauh lebih rendah dibanding kuartal I-2024 yang masih mampu tumbuh 5,11%. Pada kuartal-I 2024, tumbuhnya juga masih 5,04% dan kuartal I-2022 masih mampu tumbuh 5,02%.

Bahkan, data ini terendah sejak kuartal III-2021 atau 14 kuartal atau lebih dari tiga tahun lebih. Sebagai catatan, pada periode tersebut Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 gelombang Delta. Gelombang Delta adalah yang paling parah melanda RI di mana mulai tersebar akhir Mei 2021.

"Jadi terkait dengan perkembangan selanjutnya nanti kita lihat di kuartal berikutnya karena kita lihat di kuartal berikutnya ini diharapkan anggaran pemerintah sudah mulai berjalan sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Pada kuratal I-2025, konsumsi pemerintah memang menjadi satu-satunya komponen produk domestik bruto atau PDB yang terkontraksi. Konsumsi atau belanja pemerintah terkontraksi hingga minus 1,38%. Padahal, pada kuartal I-2024 tumbuhnya 20,44% ditopang belanja pemerintah untuk keperluan pemilihan umum atau pemilu.

Meski begitu, pada kuartal I-2023, konsumsi pemerintah tumbuhnya sebesar 3,3% secara tahunan, sedangkan pada kuartal I-2022 konsumsi pemerintah juga sebetulnya juga terkontraksi meski jauh lebih besar dengan minus hingga 6,58%.

Adapun komponen pertumbuhan PDB yang tumbuh tinggi pada kuartal I-2025 ialah ekspor mencapai 6,78% secara tahunan, lalu konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89%, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh 3,07%, dan impor 3,96%.

Sementara itu, untuk Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga terbilang kecil pertumbuhannya. Hanya sebesar 2,12% secara tahunan, jauh lebih lambat dari kuartal I-2024 yang masih mampu tumbuh 3,78%.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara juga telah mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) senilai Rp 86,6 triliun.

Tujuannya agar K/L dapat kembali melakukan belanja untuk program prioritas pemerintah setelah kebijakan blokir anggaran sebelumnya dilakukan merespons tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

"Pada tanggal 7 Maret, Menteri Keuangan telah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa pelaksanaan Inpres ini telah kami selesaikan. Dan untuk itu meminta izin untuk melakukan refocusing, relokasi, pembukaan blokir dan berbagai macam supaya belanja Kementerian/Lembaga kemudian bisa lebih tajam, bisa dilakukan reprioritisasi sesuai dengan prioritas-prioritas pemerintah," kata Wamenkeu Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Rabu (30/4).

Lebih detail, Wamenkeu Suahasil menjelaskan bahwa efisiensi belanja tahun 2025 telah dilakukan terhadap 99 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 256,1 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.

"Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi anggaran, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi," kata Wamenkeu Suahasil.

Secara rinci, anggaran sebesar Rp 33,1 triliun dibuka blokirnya untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih dan Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya. Menurut Wamenkeu Suahasil, proses tersebut memungkinkan kementerian dan lembaga untuk kembali melaksanakan belanja sesuai dengan program prioritas pembangunan nasional.

(arj/haa)

Next Article Video : Pemerintah Habiskan Dana Hingga Rp 40 Triliun, Redam PPN 12%