Dubes Iran Respons Ancaman Tarif Baru Trump, Sebut Tak Akan Efektif

Jakarta, CNBC Indonesia - Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menilai ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengenakan tarif 25% terhadap negara-negara mitra dagang Iran bukanlah kebijakan baru. Ia menilai tarif baru tersebut kecil kemungkinan akan efektif.

Hal tersebut disampaikan Boroujerdi saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026), merespons pernyataan Trump yang kembali menekan negara-negara yang masih menjalin hubungan dagang dengan Teheran.

"Sejak awal Revolusi Islam Iran 47 tahun lalu, kami sudah menghadapi sanksi semacam ini, baik terhadap Iran maupun terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Namun Presiden Trump lupa bahwa tidak semua dunia mematuhinya," ujar Boroujerdi kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa kebijakan sepihak AS tidak otomatis diikuti oleh seluruh negara. Menurutnya, Uni Eropa dan sejumlah negara independen lainnya telah secara terbuka menyatakan tidak akan tunduk pada aturan semacam itu.

"Ini bukan perintah untuk seluruh dunia. Dia bisa memerintah Amerika Serikat, tetapi Uni Eropa sudah mengatakan mereka tidak akan mematuhi aturan seperti ini, begitu juga beberapa negara independen," katanya.

Boroujerdi menilai sanksi ekonomi terhadap Iran secara keseluruhan telah terbukti gagal mencapai tujuan politik AS, meskipun tekanan tersebut masih terus dilanjutkan. Ia mengakui Iran menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk tekanan terhadap nilai tukar mata uang nasional.

"Kami memang punya masalah ekonomi dan persoalan nilai tukar mata uang. Namun upaya mereka untuk mendorong perubahan rezim, perpecahan, kerusuhan, atau kekerasan di Iran tidak akan membawa mereka ke tujuan," tegasnya.

Ia optimistis ancaman tarif dan tekanan ekonomi terbaru ini akan bernasib sama dengan kebijakan sebelumnya. "Saya berharap rencana ini juga akan gagal, seperti rencana-rencana lain yang sejauh ini sudah gagal," tambah Boroujerdi.

Pada Senin (12/1/2026) lalu, Trump menyatakan bahwa negara mana pun yang tetap berbisnis dengan Iran akan menghadapi tarif sebesar 25% untuk setiap perdagangan dengan AS. Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di media sosial Truth Social.

"Berlaku segera, negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar tarif sebesar 25% untuk setiap dan semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat," tulis Trump.

Trump menyebut kebijakan tersebut sebagai "final dan mengikat", meski tidak merinci dasar hukum atau mekanisme penerapannya. Hingga kini, belum ada dokumentasi resmi dari Gedung Putih terkait kebijakan tersebut, termasuk kewenangan hukum yang akan digunakan atau apakah tarif akan diterapkan kepada seluruh mitra dagang Iran. Gedung Putih juga belum memberikan komentar resmi.

Tarif tersebut pada praktiknya akan dibayarkan oleh importir AS atas barang-barang yang berasal dari negara mitra dagang Iran. Selama bertahun-tahun, Iran telah dikenai sanksi berat oleh Washington. Negara anggota OPEC itu mengekspor sebagian besar minyaknya ke China, dengan Turki, Irak, Uni Emirat Arab (UEA), dan India termasuk di antara mitra dagang utamanya.

Ancaman tarif ini muncul di tengah gelombang protes anti-pemerintah terbesar di Iran dalam beberapa tahun terakhir. Situasi tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan Washington dalam merumuskan respons kebijakannya terhadap Teheran.

(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]