Dewan HAM PBB Gelar Rapat Darurat Bahas Situasi Iran

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) akan menggelar sidang darurat terkait situasi di Iran pada Jumat (23/1/2026) mendatang, menyusul meningkatnya kekhawatiran internasional atas penggunaan kekerasan terhadap demonstran dalam gelombang protes terbaru di negara tersebut.

Rencana sidang khusus itu terungkap dalam sebuah dokumen yang beredar pada Selasa (20/1/2026). Para pengusul sidang ingin membahas apa yang mereka nilai sebagai kekerasan serius terhadap warga sipil, di tengah laporan korban jiwa dalam jumlah besar akibat penindakan aparat keamanan Iran.

Seorang pejabat Iran mengatakan otoritas setempat telah memverifikasi sedikitnya 5.000 kematian dalam rangkaian protes yang disebut sebagai demonstrasi terbesar sejak 2022. Situasi tersebut mendorong Kepala HAM PBB Volker Turk untuk mengecam keras tindakan kekerasan yang terjadi.

"Sidang khusus diperlukan karena pentingnya dan urgensi situasi ini, khususnya karena adanya laporan-laporan kredibel mengenai kekerasan yang mengkhawatirkan, penindakan terhadap para pengunjuk rasa, serta pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional di seluruh negeri," demikian isi surat yang ditulis Duta Besar Islandia untuk PBB, Einar Gunnarsson, atas nama sekelompok negara termasuk Jerman dan Inggris, sebagaimana dilihat Reuters.

PBB mengonfirmasi bahwa sidang darurat tersebut akan dilaksanakan pada Jumat. Hingga saat ini, sebanyak 21 negara telah menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan sidang khusus tersebut.

Organisasi pemantau HAM Human Rights Watch turut mengecam apa yang mereka sebut sebagai pembunuhan massal yang melanggar hukum. Organisasi itu meminta agar mekanisme penyelidikan PBB yang sudah ada, yang dibentuk oleh Dewan HAM pada 2022 setelah gelombang protes sebelumnya di Iran, ditugaskan untuk menyelidiki kematian terbaru dan diberikan tambahan pendanaan untuk menjalankan mandat tersebut.

Sementara itu, sejumlah diplomat mengatakan Iran telah mengirimkan dokumen bantahan ke berbagai perwakilan negara, yang menolak tuduhan penindakan brutal dan menyatakan bahwa bentrokan terjadi setelah adanya serangan bersenjata terhadap pasukan keamanan.

"Sidang ini akan menjadi pesan kepada otoritas Iran bahwa pertumpahan darah dan penindasan terhadap suara-suara yang berbeda pendapat harus dihentikan, dan bahwa mereka sedang diawasi," kata Glenn Payot dari Impact Iran, sebuah koalisi yang terdiri dari 19 organisasi nonpemerintah yang berkampanye untuk hak asasi manusia di Iran.

"Sidang ini juga akan menjadi kesempatan bagi komunitas negara-negara untuk menunjukkan dukungan global terhadap hak seluruh rakyat Iran untuk melakukan protes secara damai dan menyuarakan pendapat mereka tanpa rasa takut akan pembalasan atau kekerasan," tambahnya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]