AS Turun Tangan di Perang Saudara Ini, Incar Sumber Harta Karun Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat tengah memfasilitasi kesepakatan damai antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda, yang direncanakan akan ditandatangani di Gedung Putih dalam dua bulan mendatang.

Kesepakatan ini akan disertai dengan perjanjian bilateral di sektor mineral, membuka jalan bagi investasi miliaran dolar dari perusahaan-perusahaan Barat di wilayah yang kaya akan sumber daya alam tersebut.

Massad Boulos, penasihat senior Presiden Donald Trump untuk urusan Afrika, mengungkapkan bahwa perjanjian damai ini akan menjadi langkah penting dalam mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah timur Kongo.

"Ketika kami menandatangani perjanjian damai... kesepakatan mineral dengan DRC akan ditandatangani pada hari yang sama, dan paket serupa, meskipun dengan skala berbeda, akan ditandatangani dengan Rwanda," ujar Boulos dalam wawancara di Doha, dilansir Reuters, Jumat (2/5/2025).

Wilayah timur Kongo telah lama dilanda konflik, dengan kelompok pemberontak M23 yang didukung oleh Rwanda menguasai beberapa area kaya mineral seperti tantalum dan emas. Rwanda membantah mendukung kelompok tersebut.

Kesepakatan damai ini diharapkan dapat menghentikan kekerasan dan membuka peluang bagi investasi asing dalam sektor pertambangan dan infrastruktur.

Sebagai bagian dari proses perdamaian, Kongo dan Rwanda diharapkan menyerahkan draf perjanjian damai masing-masing pada Jumat, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai di Washington pekan lalu.

Pertemuan lanjutan antara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dengan menteri luar negeri kedua negara dijadwalkan berlangsung di Washington pertengahan Mei untuk menyepakati draf final perjanjian damai.

Namun, sebelum perjanjian ini dapat ditandatangani, kedua negara harus menyelesaikan perjanjian ekonomi bilateral dengan Washington. Perjanjian ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan AS dan Barat untuk berinvestasi dalam proyek pertambangan dan infrastruktur di Kongo dan Rwanda, termasuk pengolahan mineral di Rwanda.

"Kesepakatan dengan DRC memiliki skala yang jauh lebih besar, karena negara ini lebih besar dan memiliki lebih banyak sumber daya, tetapi Rwanda juga memiliki banyak potensi dalam bidang pertambangan," kata Boulos.

Boulos menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan AS dan Barat telah menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan investasi bernilai miliaran dolar di wilayah tersebut setelah kesepakatan mineral ini ditandatangani. Namun, Washington mengharapkan kedua negara untuk mengatasi sejumlah kekhawatiran keamanan sebelum upacara penandatanganan di Gedung Putih dapat dilaksanakan.

Misalnya, Rwanda harus menarik pasukannya dari Kongo dan menghentikan dukungannya terhadap pemberontak M23, sementara Kongo harus menangani kekhawatiran keamanan Rwanda terkait milisi seperti Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda (FDLR).

Untuk memantau kemajuan kedua negara menuju kesepakatan damai, sebuah komite tindak lanjut telah dibentuk pada Rabu, yang mencakup AS, Qatar, Prancis, dan Togo, yang mewakili Uni Afrika.

Kesepakatan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas eksploitasi mineral ilegal dari Kongo oleh Rwanda.

Laporan PBB dan berbagai sumber menyebutkan bahwa sekitar 120 ton coltan diselundupkan ke Rwanda setiap bulan, dengan sebagian besar berasal dari wilayah yang dikuasai oleh M23. Meskipun Rwanda membantah tuduhan ini, data menunjukkan lonjakan tajam dalam ekspor mineral Rwanda, yang sebagian besar diduga berasal dari DRC.

Sementara itu, dilansir Financial Times, perusahaan pertambangan seperti KoBold Metals, yang didukung oleh investor ternama seperti Bill Gates dan Jeff Bezos, telah memperluas operasi mereka ke DRC.

Menggunakan kecerdasan buatan untuk menemukan deposit mineral yang belum dimanfaatkan, KoBold berencana untuk mengeksplorasi lithium, tembaga, dan kobalt-sumber daya penting untuk transisi energi. Langkah ini sejalan dengan kepentingan strategis AS untuk mengurangi ketergantungan pada China dalam hal mineral penting.

(luc/luc)

Next Article Perang Saudara Menggila di Negara Ini, Pasukan Pemerintah Kocar-kacir