Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri PPN Bappenas Rachmat Pambudy 'curhat' terkait kondisi kantornya yang kekurangan SDM dan harus menghadapi pemotongan anggaran pada 2026.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI pada Selasa (8/7/2025), Rachmat memaparkan bahwa, pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas pada 2026 sebesar Rp764,48 miliar. Jumlah tersebut menurun dari pagu 2025 yang mencapai Rp1,92 triliun.
Rachmat di depan para anggota Komisi XI DPR RI pun mengatakan bahwa penurunan pagu tersebut memberatkan kinerja PPn.Bappenas. Pasalnya saat ini kementerian yang dipimpinnya kekurangan SDM.
"Sudah bertahun-tahun Bappenas tidak mendapat tambahan tenaga kerja. Bagaimana cara mereka (Bappenas) bekerja bisa memenuhi tuntutan negara makin besar. Mereka gunakan tenaga kerja, dukungan konsulta. Pemikir dari lain direkrut. tiba tiba anggaran dipotong. Apa yang mereka kerjakan?" ucap Pambudy.
Ia juga menceritakan bagaimana pemangkasan anggaran untuk rapat yang kena imbas pemotongan juga bisa mempengaruhi kinerja dari Bappenas.
"Waktu ada pemotongan kami dipanggil, potong anggaran ini rapat dipotong. Saya bilang Bappenas kerjanya rapat, kalau (anggaran) rapat dipotong, kami ga kerja," keluh Rachmat.
Lebih lanjut ia mengatakan karena ada efisiensi anggaran rapat, acara Musrenbang pun dilakukan di gedung Bappenas.
Maka dari itu, Bappenas mengusulkan ada penambahan pagu sebesar Rp2,01 triliun pada 2026.
Adapun usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan keperluan belanja pegawai senilai Rp392 miliar, pelaksanaan tugas dan fungsi mandatory yang membutuhkan dana Rp55,11 miliar, quick wins Presiden atau program prioritas yang memerlukan tambahan dana sekitar Rp988,64 miliar, dan usulan PHLN yang memerlukan Rp80 miliar.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Batas Penyampaian Revisi Anggaran ke Kemenkeu Diundur Jadi 21 Februari